Rocky Gerung Sentil Jokowi: Presiden Terlibat Transaksi Politik

GenPI.co - Akademisi Rocky Gerung blak-blakan melihat bahwa pemilihan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) diwarnai dengan kasak-kusuk politik.

Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dan politik itu dalam video yang tayang di kanal YouTube Refly Harun.

Rocky Gerung menilai, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah terlibat dalam transaksi politik.

BACA JUGA:  Cespleng! Air Rebusan Daun Belimbing Wuluh Khasiatnya Dahsyat

Menurut dugaan Rocky Gerung, bahwa Jokowi harus mendengarkan arahan partainya, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta suara-suara yang lain untuk memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru.

"Saya nggak punya pendapat sebetulnya, karena itu urusan TNI. Tapi kita mesti berpendapat karena kasak-kusuk politik sangat kental dalam proses pemilihan itu," jelas Rocky Gerung dikutip GenPI.co, Minggu, 5 Desember 2021.

BACA JUGA:  Air Rebusan Daun Mengkudu Campur Madu Dahsyat Banget, Cespleng

"Presiden sendiri terlibat dalam transaksi politik, mesti mendengarkan suara PDIP, mesti membaca suara yang lain untuk memutuskan Andika. Kan itu yang terjadi," sambungnya.

Menurut Rocky Gerung, bahwa akibat hal tersebut, maka muncul berbagai spekulasi politik.

BACA JUGA:  Air Rebusan Jahe Campur Bawang Putih Khasiatnya Bikin Terbelalak

Rocky Gerung mengungkapkan, bahwa ada tokoh-tokoh politik di sekitar Jokowi yang selalu menginginkan adanya keterlibatan TNI.

Oleh sebab itu, muncul sinyal-sinyal politik dalam pemilihan Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman.

"Semua ini sebenarnya terjadi karena politik mengundang kembali TNI untuk masuk di dalam sphere of influence politics. Itu bahayanya," tegas Rocky Gerung.

Selain itu, Rocky Gerung juga menuturkan, partai-partai nasionalis yang tidak percaya diri menunjukkan, bahwa mereka tak memiliki kapasitas dalam memimpin negeri, sehingga melibatkan unsur militer.

Mantan Dosen Ilmu Filsafat Universitas Indonesia itu menegaskan, militer hanya bertugas menjaga negara, bukan menjaga umat ataupun konstituen dari sebuah partai yang berbasis agama.

"Padahal militer nggak menjaga umat, militer menjaga negara. Nggak ada urusan militer dengan menjaga konstituen dari sebuah partai yang basisnya agama. Nggak bisa begitu," pungkasnya.(*)