GenPI.co - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menilai pemerintahan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap kacau lantaran banyak menterinya yang berambisi untuk menjadi Capres 2024.
Menurut Relfly, seharusnya dalam sistem presidensial, Presiden Jokowi berhak memilih menteri tanpa mengakomodasi para pendukungnya.
“Harusnya, presiden memiliki kewenangan sendiri untuk mencari dan mengangkat menterinya agar tidak bergantung pada konstelasi dukungan koalisi,” ujar Refly kepada GenPI.co, Senin (6/12).
Selain itu, Refly juga mengatakan bila jangka waktu efektivitas pemerintahan Presiden Jokowi terbilang pendek.
Pasalnya, secara teknikal tidak akan lama lagi memasuki jadwal pencalonan presiden dan wakil presiden yang membuat pemerintahan jadi tidak efektif.
“Karena itu, seharusnya bisa diatur agar rentan waktu pemilu tidak terlalu jauh. Ide untuk menyatukan pemilu lokal dan nasional dalam tahun yang sama bukan ide yang baik,” Katanya.
Dia lantas menyarankan agar kelak pemilihan presiden, DPR, dan DPR tidak disatukan dalam pemilihan langsung.
“Kemudian bupati, walikota, dan DPRD dipisah dalam tahun yang berbeda,” ucapnya.
Dia mengatakan bahwa efektivitas tersebut tidak hanya dikarenakan jalannya pemerintahan yang pendek. Akan tetapi, banyaknya menteri Jokowi yang menatap Pilpres 2024.
“Ini pasti akan menyulitkan Presiden Jokowi, karena tokoh-tokoh kunci (menteri) tidak seratus persen berpikir untuk menyukseskan jalannya pemerintahan,” ujar Refly Harun. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News