Isu Mafia Pelabuhan Bikin Panas Dingin, Pengamat Buka Tabir Baru

GenPI.co - Isu hadirnya dugaan mafia pelabuhan nikin panas dingin. Ada tabir baru yang dibuka pengamat. Isinya ngeri-ngeri sedap.
 
Pengamat Maritim Siswanto Rusdi menilai ada misleading terkait isu mafia pelabuhan yang sekarang mengemuka. 

Menurut dia, kasus mafia pelabuhan lebih banyak terjadi di luar bukan di dalam pelabuhan.

“Pascamerger, Pelindo dikepung tentang isu mafia pelabuhan. Kemenko Kemaritiman dan Investasi, ketua KPK Firli Bahuri, bahkan jaksa agung sudah menurunkan tim intel,” ucap Siswanto kepada GenPI.co, Senin (20/12).

BACA JUGA:  Soal Kasus Mafia Tanah, BPN Langsung Bereaksi Begini, Siap-siap

Dia mengatakan, ada misleading terkait dengan kata pelabuhan. 

“Padahal berkali-kali sudah terbukti, korupsi itu sudah berkali kali terbukti terjadi di luar pelabuhan,” katanya. 

BACA JUGA:  Sentil Polisi Sowan ke Ormas, Direktur LKAB Bongkar Soal Mafia

Dia menjelaskan adanya mafia di luar Pelabuhan, seperti perusahaan cargo yang memiliki shipper. 

Di pelabuhan inefisiensi itu hanya 1-2 persen. Efisiensi itu justru perlu dilakukan di luar pelabuhan. 

BACA JUGA:  Mahfud MD Ingatkan Saber Pungli Tidak Terjebak Mafia Hukum

“Sebab, ketika menyebut mafia pelabuhan harus diarahkan pada pihak di luar pelabuhan,” ucapnya. 

Padahal biaya sewa peti kemas dan truk memunculkan efek domino mendongkrak biaya logistic mencapai 23 persen pendapatan bruto.  

Seperti diberitakan, merger Pelindo secara resmi telah terlaksana.

Ada Akta Penggabungan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Layanan Jasa Pelabuhan yang sudah ditandatangani.

Empat BUMN itu adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV.

Semuanya melebur ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II yang menjadi surviving entity.(*)