GenPI.co - Pengamat Politik Rocky Gerung blak-blakan menduga langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah kursi wakil menteri dalam negeri dimaksudkan untuk mengintai langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Pasalnya, menurut Rocky Gerung, menteri yang sepemikiran dengan presiden tentu tak memerlukan posisi wakil menteri.
"Keduanya ini sangat politis, apalagi berhubungan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan politik di Indonesia," jelas Rocky Gerung dalam diskusi "Jokowi Obral Jabatan Wakil Menteri vs Reformasi Birokrasi", Jumat (7/1).
Rocky Gerung menilai, bahwa langkah Presiden Jokowi menambah kursi wakil menteri adalah upaya untuk melancarkan agenda yang buruk.
Pasalnya, memperbesar birokrasi sendiri adalah langkah yang buruk.
"Di mana-mana birokrasi itu harus diperkecil, supaya lebih efisien. Motifnya dari awal itu, termasuk untuk persiapan Pemilu 2024," ungkapnya.
Menurut Rocky Gerung, pengangkatan wakil menteri dalam negeri oleh Presiden Jokowi ditujukan untuk memastikan menteri dalam negeri tak akan menyalahkan kekuasaan dalam dua tahun ke depan.
Terutama, dalam pengangkatan 287 pelaksana tugas (plt) kepala daerah yang habis masa jabatan pada 2022 dan 2023.
"Ada Golkar dan PDIP juga yang berkepentingan di situ, agar wakil mendagri bisa berbagi jatah pengendalian politik bersama sang menteri," tuturnya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai wakil menteri juga dipersiapkan untuk perombakan kabinet yang isunya terus bergulir.
Oleh karena itu, Tito Karnavian dianggap sebagai menteri yang posisinya paling terancam saat Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet.
"Kalau ada wakil mendagri dari PDIP, dia pasti akan menggantikan Tito untuk mematikan 287 plt kepala daerah itu ada di bawah koordinasi PDIP," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News