GenPI.co - Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga singgung fit and proper test terhadap calon komisioner KPU dan Bawaslu.
Menurut Jamiluddin Ritonga, hal itu menjadi pertanyaan khusus.
Sebab, hasilnya sama persis dengan daftar nama yang beredar melalui pesan singkat.
"Tentu sulit dikatakan hal itu faktor kebetulan mengingat tidak ada satu nama pun yang berbeda," jelas Jamiluddin Ritonga kepada GenPI.co, Jumat (18/2).
Jamiluddin Ritonga menilai, bahwa ini menegaskan sebelum fit and proper test Komisi II sudah menetapkan siapa yang menjadi komisioner KPU dan Bawaslu.
"Ada kesan fit and proper test di DPR lebih kental pertimbangan sisi politisnya daripada kapasitas sang calon," tegas Jamiluddin Ritonga.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu mengungkapkan, pertimbangan politis bukan untuk kepentingan negara. Namun, lebih kepada partai atau personal si anggota DPR RI.
"Kalau sinyalemen ini benar, menjadi dasar yang kuat fit and proper test di DPR RI memang tidak diperlukan," jelas Jamiluddin Ritonga.
Selain itu, Jamiluddin Ritonga melihat kejanggalan, sangat aneh jika DPR ikut memilih pejabat publik yang nantinya akan diawasinya.
"Bagaimana DPR RI akan melaksanakan fungsi pengawasannya dengan objektif bila yang diawasinya itu hasil pilihannya sendiri," tuturnya.
Menurut Jamiluddin, di sini besar kemungkinan terjadi konflik kepentingan saat melakukan pengawasan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News