GenPI.co - Pendiri lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk bekerja sesuai tupoksinya.
Menurut dia, Luhut tidak perlu menggaungkan isu penundaan Pemilu 2024 seperti para ketua umum partai politik.
Seperti diketahui, sebelumnya tiga ketua umum parpol mengusulkan pemilu diundur selama satu atau dua tahun.
Ketiganya, yakni Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
"Sebaiknya, Pak Luhut konsentrasi menjalankan tugasnya dalam mengurus maritim investasi dan mengikuti konstitusi yang sudah ada," ujar Hendri kepada GenPI.co, Selasa (15/3).
Selain itu, Hendri juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan jadwal pemilu tidak diundur.
Menurut Hendri, salah satu cara untuk memastikannya, yakni menyatakan secara tegas bahwa jadwal pemilu sesuai dengan yang telah ditetapkan KPU.
"Pak Jokowi harus menegaskan bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024," ucapnya.
Hendri juga meminta pemerintah untuk tidak mewacanakan hal-hal lain yang bertentangan dengan konstitusi.
Beberapa di antaranya seperti penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Selain itu, Luhut juga perlu menjelaskan sumber big data atas dasar pernyataannya yang menyebut 110 juta masyarakat Indonesia di media sosial ingin pemilu ditunda.
"Selama Luhut tidak bisa membuktikan soal 110 jutanya, berarti dia hoaks dan pemerintah telah menyebarkan kebohongan. Itu sangat jahat sekali," tuturnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News