GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan kasus suap pengadaan barang jasa dan penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tahun 2017-2018.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengaku pihaknya telah menemukan berbagai alat bukti dalam perkara yang menjerat Budhi Sarwono.
"Tim penyidik membuka dan memulai penyidikan terkait adanya dugaan TPPU yang dilakukan oleh tersangka Budhi Sarwono dan kawan-kawan," ujar Ali di Gedung Merah Putih, Selasa (15/3/2022).
Namun, dia menjelaskan belum bisa membeberkan soal pasal-pasal tindak pindana pencucian uang apa saja yang akan dibebankan kepada Budhi Sarwono.
"Penerapan pasal akan dilakukan setelah penyidik menemukan adanya upaya maupun tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari tindak pidana korupsi," jelasnya.
Ali menambahkan dengan membelanjakan harta tersebut dalam bentuk berbagai aset baik bergerak maupun tidak bergerak.
"Proses penyidikan saat ini sedang berjalan dengan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi untuk menguraikan dugaan tindak pidana dimaksud," tegasnya.
Seperti diketahui, KPK menduga Budhi menerima commitment fee atas berbagai pengerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp 2,1 miliar.
Budhi Sarwono juga diduga aktif dalam pelaksanaan lelang pekerjaan infrastruktur, membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan keluarga, dan mengatur pemenang lelang.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News