GenPI.co - Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menyindir pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengeklaim punya data tentang mayoritas rakyat tidak suka pelaksanaan Pemilu 2024.
"Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan," tegas LaNyalla melalui keterangan persnya, dikutip dari JPNN.com, Rabu (16/3/2022).
LaNyalla menilai sikap Luhut berlebihan soal banyak rakyat tidak suka pelaksanaan pemilu.
Sebab, berdasar data yang dimilikinya, hanya kurang sejuta akun media sosial yang aktif berbicara tentang pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Analisis big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia, yaitu Instagram, YouTube dan TikTok tidak sampai satu juta orang," ungkapnya.
Dia juga menambahkan jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana sebanyak 693.289.
Kemudian pelaksanaan Pemilu 2024 Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu di Instagram dan 454 ribu di TikTok.
"Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik," jelasnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku menyimpan data yang menyatakan rakyat tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Dia mengeklaim banyak rakyat yang menginginkan urusan ekonomi lebih diperhatikan pemerintah era Joko Widodo (Jokowi).
"Rakyat tidak ingin pelaksanaan politik memunculkan kegaduhan dan pembelahan seperti peristiwa Pemilu 2019," jelasnya dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube akun Deddy Corbuzier.
Sebab, pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan pada 2019 kala itu menghasilkan beragam istilah untuk menggambarkan kubu politik tertentu seperti kecebong, kampret, dan kadrun.
"Kalau di bawah menengah bawah ini itu pokoknya pengin tenang, bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin," ungkap Luhut Binsar Pandjaitan.
Dia menambahkan data yang dikantonginya juga menyebut rakyat Indonesia saat ini merasa dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19.
Rakyat kemudian tidak sudi anggaran Rp 110 triliun dihamburkan demi menyelenggarakan Pemilu 2024 yang digelar secara serentak.
"Itu bilang kita mau habisin Rp 110 triliun lebih untuk memilih, ini keadaan begini, buat apa, sih? Rp 110 triliun untuk Pilpres dengan Pilkada, kan, serentak. Nah, itu rakyat yang bicara," beber Luhut.
Alumnus Akabri 1970 itu menuturkan rakyat yang tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024 itu berasal dari beberapa parpol.
"Nah, ini ceruk orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada yang di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, Golkar, kan, di mana-mana ceruk ini. Ya, nanti dilihat mana yang mau dengar suara kami," tandasnya.(ast/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News