GenPI.co - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai banyak oknum elite pemerintahan yang ingin melanggengkan kekuasaan.
Hal ini menyikapi pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal isu penundaan pemilu 2024.
Luhut dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengklaim 110 juta orang dari big data di media sosial ingin agar pemilu diundur.
“Cara apa saja akan ditempuh. Data apa pun akan dicari-cari dan dibuat untuk mendukung keinginannya,” ujar Herzaky kepada GenPI.co, Rabu (16/3).
Dia meminta para penguasa tidak sesukanya dalam menentukan kebijakan. Pasalnya, Indonesia bukan negara otoriter, melainkan demokrasi.
“Kami melihat ada orkestrasi secara terukur. Ini merupakan hasil permufakatan jahat segelintir elit yang ingin melanggengkan kekuasaan,” ucapnya.
Tidak hanya itu, dia juga menyoroti pernyataan Menteri Perdagangan Lutfi yang mengatakan dunia usaha ingin pemilu 2024 diundur.
“Mulai dari upaya mengatasnamakan pengusaha tapi ternyata tidak ada satupun pengusaha yang mengaku mengusulkan ini,” tuturnya.
Menurutnya, penundaan pemilu 2024 merupakan permufakatan jahat dari segelintir elite yang mabuk dan haus kekuasaan.
“Belum lagi ada upaya menahan anggaran Pemilu 2024. Padahal ini amanah konstitusi,” katanya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News