GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai isu penundaan Pemilu 2024 tak perlu dibahas.
Adib juga sangat menyayangkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang tidak tegas dalam menyikapi isu tersebut.
Menurut Adib, isu yang dilemparkan sejumlah tokoh politik tersebut mengarah pada perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Dirinya juga mengapresiasi PDIP dan Partai Gerindra yang terus mengawal untuk menolak penundaan pemilu.
"Tidak perlu dibahas (isu penundaan pemilu, red). Sebab barang itu sudah selesai sebagai ketaatan pada konstitusi," ujar Adib kepada GenPI.co, Jumat (18/3).
Menurut Adib, agenda memperpanjang masa jabatan presiden merupakan bentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi sosial tanah air.
Adib juga mengatakan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seharusnya lebih memikirkan rakyat agar bisa bertahan saat pemulihan ekonomi.
"Karena masih banyak kemunduran ekonomi setelah dihantam badai Covid-19," ucapnya.
Menurutnya, wacana tersebut bisa segera selesai apabila Presiden Jokowi tegas kepada para bawahannya.
"Anggota kabinet diamputasi saja kalau masih bandel, atau setidaknya diberi hukuman," ucapnya.
Pasalnya, kata Adib, kutukan periode kedua yang selalu menghantui presiden Indonesia tak bisa dielakkan.
Sebagai contoh, kata Adib, hal tersebut juga pernah terjadi pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.
"Sama seperti eranya Pak SBY, 2 tahun menjelang pemilu partai poltiik sudah tidak konsentrasi bekerja," beber Adib.
Menurut Adib, partai politik juga sudah fokus pada suksesi pemilu yang menjadi sebuah kontes untuk mendapatkan kekuasaan.
"Yang lebih penting di periode kedua ini, bagaimana dia bisa menyelesaikan target janji politik pembangunan yang belum dikerjakan semua," tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News