GenPI.co - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar mengajak Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk melakukan kontestasi fakta soal eksplorasi Bukti Wapo.
Pasalnya, Luhut hingga hari ini belum melakukan klarifikasi terkait laporan dari sembilan organisasi non pemerintah (NGO) yang menyeret nama sang jenderal.
“Kalau memang laporan itu dianggap tak tepat, silakan disampaikan juga oleh para pejabat yang disebutkan dalam laporan itu,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa (22/3).
Haris mengatakan bahwa sebenarnya ada sumber informasi yang tak bisa diakses oleh pihak NGO.
“Saya juga tidak dalam posisi mempertahankan temuan milik sembilan NGO itu. Saya justru mempersilakan pihak yang disebut dalam laporan untuk mengungkapkan kesalahan laporan itu,” katanya.
Menurut Haris, beberapa perusahaan swasta dan BUMN yang disebutkan dalam laporan sudah melakukan klarifikasi secara langsung, termasuk PT Freeport.
Pertemuan itu dilakukan usai penanyangan video berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya” di kanal YouTube pribadi miliki Haris.
“Mereka mengajak saya diskusi, baik daring maupun luring. Pertemuannya jauh sebelum somasi dari Luhut. Itulah yang saya harapkan, sehingga kita semua bisa lebih tahu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Haris menuturkan bahwa informasi yang tak pernah dipublikasikan seharusnya bisa dibuka ke publik usai ditabrak oleh laporan dari sembilan NGO tersebut.
Fakta-fakta dari dua pihak berbeda dalam kasus tersebut dapat memperkaya informasi orang Papua tentang nasib Blok Wabu di Intan Jaya.
“Hal terpenting itu memberikan fakta yang sebenarnya untuk orang Papua. Itu juga sudah saya tuliskan dalam surat jawaban terhadap somasi di Luhut,” tuturnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News