GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul meminta publik tidak berburuk sangka kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang akan jadi anggota keluarga presiden.
Seperti diketahui, Anwar Usman bakal meminang adik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bernama Idayati.
Menurutnya, semua pihak harus menghormati dan tidak berburuk sangka soal adanya konflik kepentingan dalam niat suci tersebut.
“Urusan pernikahan, hati, dan kasih sayang seharusnya dipisahkan dengan yang lain (politik, red),” ujar Adib kepada GenPI.co, Senin (28/3).
Pasalnya, menurut dia, keputusan dua insan untuk menikah adalah kehendak Tuhan.
“Kita ini manusia, urusan jodoh ini diatur oleh Tuhan. Jadi, saya menganggap ini harus dihormati. Kalau dikaitkan dengan politik, saya kira berlebihan,” ucapnya.
Dirinya juga menyoroti soal pernyataan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang menampik adanya rencana dinasti politik dalam pernikahan bibinya itu.
“Apalagi kalau sampai ke dinasti politik. Memang betul ada dugaan konflik kepentingan, tetapi saya kira masih jauh,” tuturnya.
Adib juga mengingatkan publik agar tidak berasumsi terlalu jauh, khususnya menduga adanya konflik kepentingan untuk menggolkan upaya amendemen UUD 1945 terkait masa jabatan presiden 3 periode.
“Kalau publik menduga pernikahan ini akan melancarkan 3 periode, saya kira berlebihan juga. Sebab, PDIP sudah menolak adanya wacana itu,” kata Adib.
Dirinya meyakini ucapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah matang dengan menolak adanya isu memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.
“Isu itu akan kandas dengan sendirinya. Oleh karena itu, urusan kasih sayang ini harus dijauhi dengan urusan politik,” tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News