Parpol dan DPR Tidak Dipercaya Publik, Pengamat Buka Suara

GenPI.co - Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menyebut 3 institusi demokratis di Indonesia yakni Parpol, DPR, dan DPD tidak lagi dipercayai publik bikin Anthony Budiawan angkat bicara.

Managing director political economy and policy studies (PEPS) itu menyebut bahwa ketiga entitas tersebut kini hanya menjadi bagian ‘stempel’ kebijakan pemerintah.

Partai politik disebutnya membentuk parlemen atau DPR yang seharusnya menjadi pengawas kebijakan pemerintah.

BACA JUGA:  3 Ketum Parpol Temui Gibran, Isu Dinasti Politik Jokowi Menguat

Karenanya, lanjut Anthony, seharusnya mereka bisa membuat UU untuk kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. 

"Nyatanya, partai politik selama ini malah menjadi pengikut pemerintah," ujar Anthony Budiawan kepada GenPI.co, Selasa (5/4).

BACA JUGA:  Mahfudz Sidiq Akui Masyarakat Tak Percaya dengan Parpol

Anthony mengatakan bahwa mereka justru membuat UU yang sangat merugikan rakyat.

"Seperti pengesahan PERPPU No1/2020, UU Ciptakerja, UU KPK," jelasnya. 

BACA JUGA:  Indikator Politik Indonesia Sebut Prabowo Ungguli Ganjar & Anies

Seperti diketahui, Indikator Politik Indonesia (IPI) merisil hasil survei pada Minggu (3/4).

Hasil tersebut menyebut partai politik, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi tiga institusi demokrasi berada di posisi terendah yang dipercayai publik.

Survei tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap parpol hanya 54 persen. Selanjutnya, DPR 61 persenc dan DPD 65 persen. (*)