Jokowi Dinilai Sudah Hilang Kendali, Kesetiaan Luhut Diuji

GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun membeberkan mulai ada perpecahan di dalam partai politik yang berkuasa dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perpecahan itu, menurut Refly, disebabkan oleh isu penundaan Pemilu 2024 dan periodesasi presiden 3 periode.

Refly pun membocorkan biang keladi dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang menyebabkan masalah negara saat ini.

BACA JUGA:  Refly Harun Bongkar BLT Minyak Goreng, Jurus Jokowi Bisa Gagal

Menurut Refly, kinerja eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan seharusnya berjalan beriringan.

“Parlemen itu terpisah dari kabinet, sehingga seharusnya tak ada alasan parlemen itu tak kritis,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa (5/4).

BACA JUGA:  Ribuan Mahasiswa Bakal Kepung Istana, Jokowi Siap-siap

Sayangnya, saat ini kerja pemerintah cenderung lebih berat di eksekutif. Pasalnya, ada tujuh partai politik di parlemen yang pro pemerintah.

“Jadi, saat ini hanya satu partai politik saja yang berkuasa di Indonesia, yaitu partainya Presiden Jokowi,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Demi Rakyat, Jokowi Harus Beri Peringatan ke Luhut

Advokat itu pun menilai isu penundaan pemilu membuat koalisi partai politik di parlemen mulai terpecah.

“Tak bisa lagi diklaim bahwa Jokowi bisa mengendalikan semuanya. Namun, Jokowi sendiri pun kini bermain dua kaki,” tuturnya.

Menurut Refly, Presiden Jokowi tak memerintahkan penundaan Pemilu 2024 secara langsung.

“Perintah itu disampaikan melalui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membuka posibilitas penundaan pemilu,” ungkapnya.

Akhirnya, sebagai orang yang setia, Luhut pun bersedia menjadi bumper agar publik tak menyerang Presiden Jokowi.

“Dalam sistem pemerintahan presidensial, seharusnya hal seperti ini membutuhkan ketegasan seorang presiden,” tutur Refly.(*)