GenPI.co - Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menyarankan agar politik polarisasi harus segera diakhiri.
Polarisasi politik merupakan dua kelompok yang memiliki paham dan pandangan berbeda dalam kaitannya dengan politik.
"Politik polarisasi sebenarnya sangat mudah diakhiri karena itu bermula dari elit politik," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Kamis (30/6).
Oleh karena itu, kapan saja mereka dapat mengakhirinya.
"Jadi, masalahnya ada di tingkat elite politik, bukan massa di akar rumput," ungkapnya.
Menurut Jamiluddin, masa yang ada di akar rumput hanya mengikuti kehendak elite politik.
"Untuk itu, para elite politik perlu berikrar agar tidak terlibat dalam politik polarisasi atau identitas," tuturnya.
Dia menjelaskan, ikrar tersebut sebaiknya dinyatakan para elite partai politik.
Selanjutnya, bagi yang melanggar ikrar tersebut disarankan untuk diberikan sanksi.
"Sanksinya, partai politik tersebut didiskualifikasi dalam Pemilu 2024," tegasnya.
Dengan adanya sanksi itu, diharapkan semua elit partai politik komit atas ikrarnya.
"Kalau ini dipatuhi, politik polarisasi atau identitas diharapkan dapat diminimalkan pada Pemilu 2024, jelasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News