GenPI.co - Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara soal anggaran Pemilu 2024 yang belum cair. Seperti diketahui, pemerintah belum mencairkan sepenuhnya dana operasional dan dukungan sarana serta prasarana KPU tahun 2022.
Menurut Hasyim, anggaran tersebut memang sedianya akan digunakan untuk keperluan pengadaan kantor dan sarana mobilitas di daerah.
"Kira-kira dengan anggaran segitu pemilu jalan enggak? Insyaallah jalan," ucap Hasyim di gedung KPU, Rabu (3/8).
Hasyim mengatakan dirinya memantau perkembangan soal anggaran yang sering kali menjadi bahan banyak media massa.
Hasilnya, kata dia, muncul beberapa istilah unik yang sebenarnya tidak ada di KPU.
"Kalau saya baca, di media teman-teman bilang 'anggaran seret, anggaran macet'. Ya, memang kalau belum cair, itu seret," ungkapnya.
Hasyim kembali menjelaskan anggaran mobilitas untuk petugas KPU di daerah menggunakan skema sewa.
Dia mencontohkan anggaran mobilitas itu sangat penting, terutama saat petugas KPU melakukan verifikasi faktual dengan mengunjungi berbagai kantor parpol di daerah.
Di sisi lain, kata Hasyim, sejumlah kantor KPU bukan milik sendiri, melainkan sewa.
Selain sewa, tambahnya, ada pula yang meminjam fasilitas dari pemerintah setempat.
"Teman-teman bisa mengecek ada beberapa tempat yang sehabis pilkada incumbent-nya kalah, kantornya ditarik," tuturnya.
Menurut Hasyim, hal-hal seperti itu tentu harus diantisipasi sejak awal.
Sebagai informasi, total anggaran yang dibutuhkan KPU untuk tahapan pemilu dan persiapan pada 2022 mencapai Rp8,06 triliun.
Namun, total anggaran yang diterima baru 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan atau masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp4,3 triliun. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News