GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai politik identitas bukan hal yang patut dugunakan dalam pemilu.
Menurutnya, cara tersebut cenderung mengakomodasi agama, ras, suku dan lain-lain yang berpotensi memecah bangsa.
Oleh sebab itu, Adib mengingatkan elite politik untuk mengingat bahwa hal tersebut bukan cara yang tepat untuk memenangkan Pilpres 2024.
“Saya ingatkan, dosa-dosa besar mereka (elite politik, red) itu membuat publik terbelah,” ujar Adib kepada GenPI.co, Senin (5/9).
Dirinya juga berharap politi identitas yang memecah belah bangsa tidak terjadi dalam Pilpres 2024. Sebab, menurutnya, polarisasi masih belum teratasi hingga saat ini.
“Dampaknya bisa kita lihat sendiri. Ruang media sosial menjadi sarana caci maki yang melibatkan saudara-saudara kita sendiri dan tidak pernah selesai,” tuturnya.
Adib juga mengaku setuju bahwa politik identitas menjadi salah satu senjata yang bisa dikonversi sebagai dukungan elektoral.
“Suka atau tidak, politik identitas itu salah satu faktor kemenangan Anies. Akan tetapi, hal itu yang akan merusak kebhinekaan kita,” kata dia.
Oleh sebab itu dirinya meminta agar elite politik bertanggung jawab mengedepankan politik gagasan, inovasi, kerakyatan.
“Jadi, para elite politik tidah boleh berebut kekuasaan dengan cara seperti itu, sedangkan tidak pernah melihat efek di akar rumput,” ujar Adib.
Menurutnya, dampak polarisasi juga akan makin menajam jika kebiasaan elite politik menggunakan politik identitas tak kunjung selesai.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News