Sugiyanto: Dukung KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Formula E

GenPI.co - Pengamat kebijakan publik Sugiyanto mengatakan seharusnya masyarakat menghentikan menyalahkan KPK terkait dugaan korupsi Formula E yang menyeret Gubernur DKI Anies Baswedan.

“Sebaiknya, mari kita dukung KPK untuk segera menuntaskan masalah tersebut,” ujar Sugiyanto, di Jakarta kepada GenPI.co, Minggu (25/9).

menurut dia, yang jadi soal Formula E yakni lantaran Gubernur Anies melalui Dinas Pemuda dan Olagraga mengunakan uang Negara.

BACA JUGA:  Cak Imin dan Puan Bergaya Ala Citayam Fashion Week, Lihat Nih

“Dana APBD DKI Jakarta tahun 2019 dan 2020 dipakai untuk membayar biaya commitment fee Formula E kepada Formula E Operasional (FEO) senilai Rp 560 miliar,” kata pria yang akrab disapa SGY.

Ketika itu, lanjut dia, Formula E seharusnya diselenggarakan pada 4 Juni 2020 di Jakarta. Tetapi ditunda karena muncul masalah wabah Covid-19.

BACA JUGA:  Jika Anies Berbuat Terlarang, Partai NasDem Ogah Dukung

Atas hal ini, Lalu 33 anggota DPRD DKI Jakarta ingin mengunakan hak Interpelasi kepada Gubernur Anies, tetapi gagal.

“Akan tetapi, tentang pembayaran biaya commitment fee Formula E Rp 560 miliar tetap dianggap bermasalah,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Mengenal Sosok Perwira TNI Keturunan Tionghoa Menjadi Dokter Militer

Atas persoalan tersebut akhirnya, muncul pro kontra di masyarakat.

Bahkan, kata dia, masyarakat melakukan unjuk rasa meminta KPK memeriksa Formula E.

“Nah, jadi dalam penyelidikan dugaan korupsi Formula E, KPK sedang menjalankan tugas Negara sesusai ketentuan aturan Undang-Undang,” katanya.

“Bila kita menentang tugas KPK, maka dapat dianggap sebagai kelompok pendukung koruptor. Bahkan pada tahap penyidikan, pihak-pihah yang menghalangi KPK dapat diancam dengan perbuatan pidana,” sambungnya.

Sejatinya, lanjut SGY, andai saja sejak awal pembayaran biaya commitment fee Rp 560 milyar mengunakan dana dari BUMD PT. Jakarta Propertindo (Jakpro), maka tak akan menjadi rumit.

Pemprov DKI bisa berdalih pada prinsip Bisnis to Bisnis bagi PT. Jakpro dan untung-rugi.

“Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Pemprov DKI Jakarta mengunakan duit Negara untuk biaya commitment fee Rp 560 miliar. Sampai saat ini KPK masih menyelidiki dugaan korupsi Formula E, harus kita dukung," pungkasnya.(*)