GenPI.co - Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad mengatakan sikap permisif masyarakat terhadap politik uang berbeda-beda.
Hal tersebut dia ucapkan untuk menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait politik uang Pemilu 2024 yang tak bisa dihindari.
“Pemilih di sejumlah daerah tertentu bisa saja memiliki permisifitas yang tinggi pada politik uang, di sisi lain bisa rendah,” ujar Nyarwi kepada GenPI.co, Sabtu (22/10).
Menurutnya, permisifitas tinggi terhadap politik uang juga belum tentu menentukan dan memastikan kemenangan.
“Jadi, belum tentu preferensi pilihan mereka sangat ditentukan oleh faktor politik uang meskipun masyarakatnya permisif,” tuturnya.
Dirinya menduga hal tersebut juga sudah disadari para elite partai politik. Selain itu, Nyarwi juga berpendapat kemampuan sumber keuangan parpol masih terbatas.
“Tim pendukung capres-cawapres akan terkendala sumber keuangan untuk menjalankan politik uang pada seluruh pemilih 2024,” ucapnya.
Selain itu, dirinya juga menduga banyak parpol yang tidak memiliki amunisi keuangan. Sehingga, politik uang tersebut tak bisa digunakan secara masif.
“Dengan begitu, politik uang tidak sepenuhnya dapat menjamin kemenangan mereka dalam laga pilpres 2024 mendatang,” ujar Nyarwi.
Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud MD mengaku ragu penyelenggaraan Pemilu 2024 terselenggara dengan substantif karena ada politik uang.
Meski demikian, dirinya menilai hal tersebut harus dilalui hingga Indonesia memiliki pemilihan langsung yang bersih.
“Itu (politik uang, red) akan terjadi pada 2024, tetapi harus dilalui sampai akhirnya nanti Pemilu itu makin lama makin baik," ujar Mahfud MD.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News