GenPI.co - Menjelang pemilu serentak 2024 yang semakin mendekat, tak pelak membuat situasi memanas akibat pernyataan oknum pejabat negara/ pemerintah yang membuat gaduh di tengah masyarakat Indonesia.
Samuel F. Silaen Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) menilai, kebebasan berpendapat seringkali disalah artikan oleh pejabat publik atau negara/ pemerintah.
“Kurangnya etika profesi dan tanggungjawab moral pejabat negara, membuat banyak orang ikut- ikutan memperburuk keadaan situasi bernegara. Inilah yang membuat negara seperti dalam situasi gonjang- ganjing, " ungkap Samuel dalam keterangannnya di Jakarta (16/12).
Etika profesi dan tanggungjawab moral pejabat negara, lanjutnya, seperti seakan semaunya lantaran kerap dipertontonkan oleh oknum pejabat negara yang terkesan arogan dan aji mumpung.
Menurut mantan fungsionaris DPP KNPI itu, sudah sepantasnya pejabat publik atau negara tak sembarang berucap atau berujar yang menyinggung perasaan publik.
“Apakah seburuk itu sikap dan perilaku para pejabat negara saat ini? Acap kali pernyataan oknum pejabat membuat situasi nasional gaduh," jelas Silaen.
Dia menerangkan, era reformasi yang diimpikan banyak orang sewaktu di bawah kekuasaan era orde baru lalu ditumbangkan, dengan satu alasan agar hidup akan menjadi lebih baik.
Namun, ternyata tidak menjadi kenyataan kecuali makin aneh-aneh saja perilaku pejabat negara.
“Apakah mungkin negara ini sudah menuju gerbang kehancuran?,” kritik alumni Lemhanas pemuda 2009 itu.
Lebih lanjut, dia mencontohkan, ada banyak contoh perilaku dan kebiasaan pejabat negara atau publik mempertontonkan "kepongahan" atas jabatan dan kekuasaan yang mereka emban.
Menurutnya, saat ini situasi dunia sedang tidak baik, ditambah lagi posisi ekonomi sedang lesu- lesunya (menuju resesi hebat). Rakyat merasakan apa- apa serba mahal beda dengan pejabat negara yang dihidupi oleh uang rakyat, sementara rakyat kecil hidupnya "ngos-ngosan" akibat daya beli masyarakat yang turun drastis.
“Hasil pertanian rakyat tiba masa panen harganya hancur lebur," ungkap mantan tenaga ahli fraksi DPR RI 2004- 2009 itu.
Samuel mengimbau, seharusnya pejabat negara/ publik punya sense of empati, dengan cara menjaga perasaan publik yang notabene sedang goncang, di tambah lagi persoalan ekonomi rakyat yang semakin tertekan akibat dihantam badai impor ketika masa panen raya pertani tiba.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News