GenPI.co - Pengamat politik Fernando Emas mendukung penuh pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi kepada seluruh pihak, khususnya para elite politik untuk menjaga stabilitas ekonomi di tahun politik.
Sebab, hal tersebut merupakan tanggung-jawab semua pihak tanpa terkecuali.
"Tentu untuk menjaga stabilitas ekonomi kita, kewajiban semua orang dan tanggung jawab bersama, tidak hanya tanggung jawab presiden, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun menteri terkait tetapi semua," kata Fernando Emas kepada wartawan, Senin (16/1/2022).
Menurutnya, setiap masuarakat Indonesia berkewajiban menjaga stabilitas keamanan maupun ekonomi.
Terlebih para elite politik yang memiliki kepentingan ke depan demi merealisasikan keinginan pemerintah, yakni terhindar dari ancaman resesi ekonomi di tahun 2023.
"Semua pihak harus ikut menjaga termasuk kami meminta juga kepada elit-elit politik jangan membuat kegaduhan politik yang akhirnya berdampak pada ekonomi. Apalagi di tahun 2022 yang lalu, pemerintah sudah mewanti-wanti bahwa ujian akan ada di tahun 2023 ini," jelasnya.
Dia menambahkan inilah yang harus diantisipasi oleh semua, bukan cuma pemerintah tetapi juga baik itu elite politik dan juga siapapun itu harus ikut mendukung pemerintah.
Di saming itu, sejauh ini tensi politik jelang Pilpres 2024 mendatang masih relatif aman, dimana para kandidat baik Capres, Cawapres, kepala daerah hingga calon legislatif belum melakukan pengarahan masa yang bisa berdampak pada stabilitas keamanan.
"Selama tidak membuat kegaduhan dan berdampak kepada chaos ataupun pengerahan-pengerahan massa, sebenarnya tidak berdampak kepada kepentingan ekonomi kami, yang penting itu tidak mengancam kepada stabilitas keamanan. Tentu kalau masih sebatas adu gagasan, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan politik, tentu ini tidak terlalu mengganggu tetapi jangan sampai nanti adanya kegaduhan itu berdampak kepada pengerahan massa itu yang sangat membahayakan terhadap stabilitas ekonomi," ungkapnya.
Selain itu, Direktur Rumah Politik Indonesia ini menjelaskan, para pejabat dan elite politik juga harus dewasa dalam menyikapi perbedaan, apalagi menggunakan politik identitas untuk kepentingan politik mereka.
Hal itu pun sangat berbahaya bagi stabilitas keamanan dan ekonomi Indonesia.
"Kami berharap kalaupun ada perbedaan ya cukup, sebagai negarawan, para elite politik itu harus bersikap elegan untuk memahami perbedaan itu. Dikhawatirkan itu terjadi politisasi agama untuk kepentingan politik mereka, ini sangat riskan untuk membuat stabilitas negara kita ini terganggu karena isu agama itu sangat rentan dimanfaatkan dan sangat mudah dimanfaatkan oleh kepentingan politik," jelasnya.
Untuk itu, semua pihak tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga keamanan dan stabilitas ekonomi jelang tahun politik, karena jika ekonomi Indonesia terganggu maka ke depan Presiden terpilih akan bekerja ulang untuk membangun ekonomi nasional. Padahal, jika arahan Presiden Jokowi ini ditindaklanjuti, maka tugas Presiden berikutnya sedikit ringan.
"Jadi mari sama-sama menjaga, kalaupun terjadi perbedaan dan perdebatan politik biar itu cukup pada tahap gagasan, jangan sampai pada tingkatan tindakan pengerahan massa, fisik dan juga mengganggu stabilitas keamanan kita yang tentu ini kan akhirnya mengganggu perekonomian," harapnya.
Keributan karena berbeda pendapat atau beda pilihan juga akan berpengaruh pada investasi di Indonesia.
"Menghambat untuk investasi mengganggu investasi dan itu jadi sama-sama harus menjaga mari kita dukung Pak Jokowi dengan seluruh para pembantunya untuk bisa menjalankan tugas mereka menjaga ekonomi kita dan membangun ekonomi kita lebih baik kedepan," tutur dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News