Jelang Pelantikan, Presiden Jokowi Bertemu Pimpinan MPR

GenPI.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019. 

Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MPR menyampaikan langsung undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

Pimpinan MPR yang hadir yaitu Bambang Soesatyo (Ketua) beserta 9 Wakilnya yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. 

BACA JUGA: Nih Pengumuman Penting dari Istana, Semoga Relawan Tidak Kecewa

Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan ingin agar acara pelantikan berlangsung dengan khidmat tanpa gangguan apapun. Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kekhidmatan tersebut.

"Karena suksesnya acara pelantikan presiden, akan memberi pesan positif bagi dunia internasional dan itu akan membantu perekonomian kita. Dengan ekonomi yang baik maka itu sama dengan membantu rakyat kita semua." jelasnya.

Bamsoet mengatakan, sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara sahabat akan hadir dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Mereka yang sudah dipastikan hadir antara lain kepala negara atau kepala pemerintahan dari beberapa negara ASEAN dan Perdana Menteri Australia.

"Tapi untuk pastinya silahkan dicek ke Menteri Luar Negeri," imbuh Bamsoet.

BACA JUGA: Nih Dia Pegawai Nyiyir Prokhilafah, Langsung Dibebastugaskan!

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa acara pelantikan berlangsung sederhana.

“Saya juga menyampaikan penyelenggaraan upacara dan perayaan di pelantikan dilakukan sederhana saja, tetapi tanpa mengurangi kekhidmatan acara itu,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi sempat menyinggung soal amandemen UUD 1945. Hal yang paling penting adalah melakukan kajian-kajian mendalam serta menerima masukan dari berbagai pihak.

"Ya yang paling penting perlu kajian-kajian mendalam, perlu menampung usulan-usulan dari semua tokoh, akademisi, masyarakat. Yang paling penting usulan-usulan itu harus ditampung, sehingga bisa dirumuskan," ungkap Presiden Jokowi.(*)