GenPI.co - Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan partainya akan mengkaji wacana kepala daerah dipilih DPRD.
“Akan dikaji, didalami. Namun tetntu semua untuk kebaikan demokrasi di Indonesia,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (18/12).
Dia menyampaikan Partai Demokrat juga akan menjalin komunikasi dengan parpol di koalisi pemerintahan. Selain itu, juga mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Demokrasi itu tentu harus dijaga ya. Karena memang ada pro kontra. Semua itu harus kami dengarkan,” tuturnya.
Riefky mengungkapkan pimpinan partainya yang nantinya akan memutuskan mengenai wacana kepala daerah dipilih DPRD.
“Semua kebijakan di Partai Demokrat tentu di ketua umum (Agus Harimurti Yudhoyono), dan hal yang sangat strategi situ juga ada di ketua majelis kami, yakni Pak SBY,” ujarnya.
Dia juga merespons saat disinggung terkait kondisi saat ini dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak pilkada melalui DPRD.
Menurutnya, Partai Demokrat saat ini masih melihat situasi. Dia juga menyebut setiap masa berbeda kebutuhan masyarakat.
“Coba lihat situasi hari ini dan yang lalu. Mungkin kan setiap masa berbeda kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Wacana pemilihan kepala daerah dipilih DPRD itu sebelumnya muncul seusai Presiden Prabowo Subianto menyinggung mengenai sistem politik di Indonesia.
Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menilai sistem politik di Indonesia mahal dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
“Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD ya sudah DPRD itu milih gubernur, bupati,” katanya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News