GenPI.co - Pengamat politik dari Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menilai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak pantas menjadi pemimpin di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ini juga melihat masih banyak tokoh lain yang bisa didorong menjadi pemimpin atau mengelola salah satu unit usaha di BUMN.
BACA JUGA: Merakyat! Sumpah Lucu Banget Lihat Pak Jokowi Naik Kereta Kelinci
Sementara wacana pemilihan Ahok merupakan dosa terburuk negara.
Menurut Dedi, sangat dilematis membincang Ahok seolah negara ini kekurangan tokoh berintegritas tanpa kontroversi.
BACA JUGA: Pemerintah Enggan Angkat Honorer K2 Jadi PNS, Ini Alasannya...
"Dari sisi administrasi maupun etika politik, jelas Ahok tak masuk kriteria pengisi jabatan publik, terlebih vital," tegas Dedi kepada JPNN.com, Senin (18/11).
Menurut Dedi, ada ganjalan etika dan adiministrasi terhadap mantan gubernur DKI Jakarta itu mengingat yang bersangkutan merupakan mantan narapidana penodaan agama.
BACA JUGA: Tetangga Novel Baswedan Blak-blakan: Matanya Jadi Putih Semua...
"Sebaik apa pun dan seprestasi apa pun, Ahok tidak memenuhi kelayakan etika dan administratif. Negara harus menghormati itu, jangan sampai negara diatur secara subyektif, hanya karena persoalan personal," kata Dedi.
Tak hanya punya catatan pidana, kata Dedi, Ahok juga kader partai politik. Karena itu, Dedi menyarankan Presiden Joko Widodo untuk memilih kandidat lain.
BACA JUGA: Kisah Warga Diganggu Hantu Ciliwung: Buaya Buntung Minta Sesajen
"Semestinya itu saja cukup untuk memgambil kesimpulan layak atau tidak Ahok berada di jajaran BUMN," tegas Dedi. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News