GenPI.co - Pemerintah harus mengeluarkan sikap tegas dalam merespons manuver kapal coast guard dan nelayan China, di perairan Natuna yang merupakan wilayah kedaulatan NKRI.
Hal tersebut ditegaskan oleh Analis politik Adi Prayitno di Jakarta.
BACA JUGA: Ini Strategi Militer Menhan Prabowo, Hadapi China di Laut Natuna
Adi Prayitno menegaskan, bahwa tak ada kata diplomasi.
"Saatnya bangsa ini membuktikan NKRI harga mati, dengan mengusir China dari Natuna. Jangan ada kesan bangsa ini inferior berhadapan dengan China," jelas Adi kepada jpnn.com, Sabtu (4/1).
BACA JUGA: Bak Bidadari Datangi Korban Banjir, Mulan Jameela Kelewat Cantik
Menurutnya, Indonesia memiliki hak berdaulat atas wilayah Natuna, berdasarkan hukum laut internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982 yang diakui dunia.
Oleh karena itu, kata Adi, negara sebesar Indonesia tak boleh keder pada siapa pun.
BACA JUGA: Kesabaran Anies Baswedan Menangani Banjir, Membuat Haru Warga DKI
"Indonesia negara besar tak perlu takut. Belanda dan Jepang saja berhasil diusir apalagi cuma China," ujar direktur eksekutif lembaga Parameter Politik ini.
Pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini, juga menyinggung sikap banyak pihak di Pilpres yang lalu begitu lantang bicara NKRI harga mati.
BACA JUGA: Wow... Kekuatan AL China vs Indonesia: Bak Langit dan Bumi
Dan berkoar melawan radikalisme. Nah, sekarang hal itu menurutnya harus dibuktikan dengan membela kepentingan negara ini di Natuna.
"Saatnya NKRI harga mati dengan mengusir China dari Natuna. Jangan hanya keras melawan radikalisme dan khilafah, klaim China di Natuna juga bahaya. Harus dilawan," tandasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News