Muncul Lagi Desakan, Para Menteri Tak Rangkap Jabatan di Partai

GenPI.co - Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, bahwa para menteri di Kabinet Indonesia Maju, sebaiknya melepas jabatan di partai untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.

BACA JUGA: Wow... Ternyata Ini Senjata Tempur Paling Ditakuti di Dunia

"Menurut saya sebaiknya secara etik para menteri yang berasal dari partai politik memang sebaiknya harus memilih, jika fokus menjadi menteri, tentu dengan melepaskan jabatan di partai politiknya," ungkap Arya saat dihubungi Antara, Minggu (19/1).

BACA JUGA: Luar Biasa... Di Saat Seperti Ini, Sandiaga Uno Ingat Pak Jokowi

Pernyataan Arya tersebut, menanggapi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang hadir dalam konferensi pers PDI Perjuangan menindaklanjuti OTT KPK terkait kasus dugaan suap PAW anggota DPR.

BACA JUGA: KPK Tidak Boleh Tangani Kasus PT Asabri, Ini Kata Menko Polhukam

Yasonna pun mengklarifikasi hal tersebut dengan menyebut bahwa kapasitasnya pada acara itu bukan sebagai Menkumham, melainkan sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-Undangan.

Di mana hal itu untuk mengumumkan pembentukan tim hukum, terkait kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku.

BACA JUGA: Menhan Prabowo Beli Kapal Fregat dari Denmark, Luhut Semringah...

"Saya tidak ikut di tim hukum. Saya ketua DPP-nya membentuk tim hukum. Waktu kita bentuk saya umumkan, itulah tugas saya. Tim hukum koordinatornya Pak Teguh Samudra," ungkap Yasonna di Yogyakarta, Jumat (17/1).

Arya menilai, adanya menteri yang tetap aktif pada jabatan struktural di partai menimbulkan potensi adanya konflik kepentingan.

BACA JUGA: Horee... Ini Jabatan PNS yang Tak Kena Perampingan Birokrasi

Dalam kasus Yasonna, dia akan menjalankan tugas-tugas sebagai ketua bidang hukum PDI Perjuangan pada saat harus menjalankan tugas kementeriannya.

Menurut Arya, sikap itu juga akan menimbulkan persepsi publik yang negatif terkait profesionalitas kabinet.

"Sebaiknya Presiden punya kebijakan khusus untuk meminta menteri-menteri tersebut bekerja profesional sebagai pejabat publik. Ini untuk menghindari konflik kepentingan seperti ini," pungkas Arya.(ant)