GenPI.co - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bak bermain catur. Setelah melakukan skakmat untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total, baru lah semua orang tercengang dan menyadari termasuk Istana.
Alhasil, skakmat Anies Baswedan sukses besar. Betapa tidak, mau tak mau, suka atau tidak. Langkah cerdas dan berani Anies Baswdedan ini akhirnya membuat Presiden Jokowi langsung bergerak.
BACA JUGA: Langkah Skakmat Anies Baswedan Bikin Istana Tercengang!
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan New PSBB merupakan langkah tepat untuk menekan angka penyebaran covid-19.
Meski Anies Baswedan menghadapi hantaman protes dari berbagai kalangan mulai dari para menteri, politikus yang berseberangan, hingga Presiden Jokowi.
"Langkah Anies Baswedan menetapkan lagi PSBB dengan hanya melihat gestur atau pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa kesehatan harus diutamakan ketimbang ekonomi, itu langkah yang patut diapresiasi," jelas Refly, Selasa (15/9).
BACA JUGA: Tokoh Top Nasional Antre Gabung Partai Baru Amien Rais, Ngeri!
Menurutnya, publik harus memahami bahwa seluruh kebijakan pengendalian pandemi ini bersifat nasional dan bukan regional.
Refly juga mengatakan bahwa kekacauan yang terjadi akibat penanganan pandemi ini sudah masuk dalam cakupan nasional
"Ada kekacauan di tingkat pemerintah pusat yang sayangnya tidak dipahami dan tidak ditangkap publik. Seolah persoalan itu hanya bisa diselesaikan oleh gubernur, bupati atau wali kota. Tidak bisa seperti itu," kata dia.
BACA JUGA: Tak Selalu Cantik, Tapi 4 Zodiak Ini Pesonanya Sungguh Luar Biasa
Setelah ramai-ramai menyerang kebijakan Anies Baswedan, Presiden Jokowi dalam pidatonya minta kepala daerah tidak terburu-buru menutup satu wilayah penuh.
Dalam rapat terbatas (ratas) terkait penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi, Jokowi menekankan pentingnya pembatasan berskala lokal.
Jokowi menegaskan bahwa tidak wilayah semua berstatus zona merah corona. Setiap RT, RW, desa, kelurahan, maupun kecamatan, misalnya, memerlukan perlakuan yang berbeda dalam penanganan corona.
BACA JUGA: Rutin Minum Air Rebusan Pare Khasiatnya Sungguh Luar Biasa
Dalam rapat itu Jokowi meminta untuk menerapkan strategi intervensi berbasis lokal, baik di tingkat RT/RW, tingkat desa, tingkat kampung, sehingga penanganannya lebih detail dan bisa lebih fokus.
Jokowi juga meminta penanganannya tidak digeneralisir, menurutnya penanganan setiap daerah memerlukan penanganan dan perlakuan yang berbeda-beda.
Terkini, Jokowi akhirnya bergerak dengan perintahkan orang kepercayaannya yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal itu secara otomatis mengesampingkan peran dan kemampuan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam menangani pandemi covid-19.
Luhut Pandjaitan diperintahkan untuk segera menekan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan kasus covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua minggu.
Sembilan provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.
"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu, kami harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate, dan penurunan mortality rate," jelas Luhut dalam rapat koordinasi virtual melalui keterangan tertulis di situs resmi Kemenko Marves, Selasa (15/9).
Sementara itu, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan, penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan kasus covid-19 itu merupakan kepercayaan Presiden Jokowi kepada Menko Bidang Maritim dan Investasi itu.
"Itu prerogatif presiden untuk menunjuk siapa pun yang beliau percaya. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini mampu mengeksekusi apapun yang diminta presiden," ujar Donny pada wartawan, Rabu (16/9).
Selain itu, Luhut saat ini juga mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga berwenang untuk melaksanakan perintah Jokowi dalam menekan laju penyebaran covid-19.
Menurutnya, wajar ketika Sang Presiden memerintahkan Luhut sebagai sosok yang dianggap mampu mengeksekusi segala arahan kepala negara, dan bukan menunjuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Donny menilai, Jokowi telah mempertimbangkan penunjukkan Luhut sesuai kemampuan masing-masing dan sumber daya yang dimiliki demi menekan angka covid-19.
"Saya kira ini penugasan biasa saja. Presiden menugaskan sosok yang menurutnya mampu melakukan atau eksekusi arahan beliau, secara organisasi, secara tupoksi, berwenang melakukan apapun yang diperlukan untuk menekan angka positif khususnya dalam penanganan covid-19," ujarnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News