GenPI.co - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sekaligus tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin mengimbau seluruh rakyat untuk sadar akan kebangkitan PKI.
Dalam pengamatan Din Syamsuddin merasa Indonesia akan berada dalam posisi yang penuh perselisihan dan persengketaan kelak.
BACA JUGA: Istana Bantah Pengakuan Jenderal Gatot Nurmantyo: Kebablasan...
Dirinya dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin meruntuhkan Pancasila.
Din Syamsuddin membeber kebangkitan komunis di Indonesia terlihat dari gerakannya yang mengadudomba dan melakukan upaya kekerasan di kalangan Islam.
Hal ini dipicu juga dengan adanya kasus percobaan pembunuhan atas Syekh Ali Jaber beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Takdirnya Jadi Orang Sukses, 4 Zodiak Ini Bakal Tajir Maksimal
"Saya kira kasus percobaan pembunuhan atau penikaman atas Syekh Ali Jaber di Lampung bukan masalah sederhana. Dan itu sudah terjadi sebelumnya," kata Din dalam kanal Hersubeno Arief di YouTube.
Din Syamsuddin juga menemukan beberapa bukti jejak digital berupa pertemuan, foto-foto, tetapi tidak pernah ada tindakan.
Dirinya juga mengatakan, bahwa upaya kebangkitan ini mencapai puncak ketika berani mengajukan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang akan memberikan momentum bagi kebangkitan PKI.
BACA JUGA: Jenderal Gatot Nurmantyo Lantang Minta Jokowi Lakukan Ini...
"Sayangnya, beberapa kali rapat di Baleg tidak mencabut RUU itu. Saya mendengar kalangan Islam diprakarsai MUI dan ormas-ormas Islam akan menunggu kalau sampai RUU tidak dicabut, itu adalah satu bukti bahwa ada sebuah pemaksaan karena ada sebuah perasaan dominan baik di eksekutif maupun legislatif," tegasnya.
Salah satu tanda kebangkitan PKI, menurut Din Syamsuddin sangat terlihat karena TVRI sebagai televisi pemerintah tidak pernah lagi memutar kembali film sejarah pemberontakan G30S/PKI dan tidak ada upaya pemerintah mengenang sejarah kelam itu.
"Marilah kita kenang kembali sejarah kelam itu, katakanlah dengan dialog, sebuah kesadaran. Jangan mentang-mentang memiliki kekuasaan eksekutif maupun legislatif kemudian bandel. Nah, ini yang tidak harus terjadi," tandasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News