GenPI.co - Ancaman Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko langsung dibalas oleh Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin.
Sebelumnya, Moeldoko meminta KAMI menyampaikan aspirasi sesuai jalur hukum.
Moeldoko juga menyebut gerakan KAMI yang berisikan orang-orang dengan sekumpulan kepentingan memang tidak dilarang. Namun, ia mengingatkan kalau gagasannya memaksakan kepentingan, maka akan ada perhitungannya.
BACA JUGA: Ancaman Gatot Nurmantyo Menggetarkan Jiwa Raga!
Moeldoko mengingatkan kelompok yang diinisiasi mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin untuk tidak mengganggu stabilitas politik nasional.
"Pokoknya jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, nanti ada risikonya," tegas Moeldoko kepada wartawan, Kamis (1/10).
Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah melarang berbagai kelompok atau gerakan yang diciptakan masyarakat, karena hal itu merupakan bagian dari demokrasi.
BACA JUGA: Istana Gerah Gatot Nurmantyo, Peringatannya Mengerikan!
Menurutnya dengan adanya kelompok-kelompok ini, pemerintah bisa mendapatkan berbagai kritik dan masukan baru untuk diperhitungkan oleh pemerintah.
"Kalau gagasannya bagus, kami ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," jelas mantan Panglima TNI kelahiran Kediri itu.
Moeldoko pun menjelaskan, bahwa pemerintah tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang hanya gagasan-gagasan saja yang dilontarkan oleh gerakan yang membakar isu PKI gaya baru itu.
BACA JUGA: Tak Percaya Hoki, Oktober Bikin 6 Zodiak Banjir Rezeki Ajaib
Sementara itu, setelah Din Syamsuddin membaca berita tentang pernyataan Moeldoko yang memperingatkan KAMI dalam nada keras mengancam.
Mantan ketua umum PP Muhammadiyah menyampaikan terima kasih karena Moeldoko sudah berbicara mewakili Istana Presiden, sekaligus menandakan bahwa pemerintah sudah membaca Deklarasi KAMI bertajuk Maklumat Menyelamatkan Indonesia.
"Namun, KAMI menilai bahwa Bapak KSP Moeldoko belum membaca Maklumat tersebut dengan saksama dan apalagi memahami isinya secara mendalam," ucap Din kepada JPNN.com, Jumat (2/10).
BACA JUGA: Ternyata Ini Penyebab Utama Wanita Melakukan Selingkuh
Din Syamsuddin yang pernah mendapat tugas sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Perabadan itu kemudian mengajukan pertanyaan tentang jalur hukum yang dimaksud Moeldoko.
"Ataukah mungkin permintaan untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur hukum adalah agar KAMI menggugat pemerintah atas pelanggaran konstitusional yang dilakukannya? Suatu hal yang dapat dilakukan namun belum dipikirkan," tegas Din Syamsuddin.
Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga mengamini penilaian Moeldoko bahwa KAMI adalah sekumpulan kepentingan.
"Memang KAMI mempunyai banyak kepentingan, antara lain meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan," tegas Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur.
KAMI juga punya kepentingan mengingatkan pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI.
"Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat," tegas Din Syamsuddin menanggapi pernyataan Moeldoko.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News