GenPI.co - Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan polemik dan menuai kritik publik. Hal ini membuat Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati berkomentar.
Asfinawati blak-blakan membeberkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara sah menjadi pemimpin yang mengembalikan oligarki ke Indonesia.
BACA JUGA: Din Syamsuddin Skakmat Jokowi, Isinya Mengerikan!
"Sah... Jokowi Presiden yang mengembalikan oligarki ke posisi sentral di Indonesia," jelas Asfinawati pada JPNN.com, Selasa (6/10).
Akan tetapi, Asfinawati tidak menjelaskan langkah hukum yang akan ditempuh YLBHI setelah RUU Ciptaker disahkan.
Asfinawati menyebutkan pengesahan RUU Ciptaker mengembalikan era otoriter.
BACA JUGA: Fadli Zon Pedas Banget, Sebut Jokowi Ini...
"Ini juga instrumen utama kembalinya otoritarian ke Indonesia," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (Sekjen KPA) Dewi Kartika sebelumnya juga menyebutkan organisasinya segera mengajukan uji materi setelah disahkannya Omnibus Law RUU Ciptaker, Senin (5/10) kemarin.
"Sebagai kelanjutan sikap penolakan, KPA akan menggugat UU ini ke Mahkamah Konstitusi," kata Dewi dalam keterangan resminya, Selasa (6/10).
BACA JUGA: Hoki Tingkat Dewa, Takdir 4 Zodiak Ini Ternyata Bakal Jadi Bos
Hal ini disebabkan munculnya sistem ekonomi-politik agraria dengan mendorong liberalisasi di dalam RUU Ciptaker yang disahkan. Tidak hanya itu, RUU Ciptaker yang disahkan juga dinilai Dewi memperkokoh kapitalisme agraria.
"Sistem ekonomi-politik agraria yang ultraneoliberal dalam UU Cipta Kerja, dengan cara mendorong liberalisasi lebih luas sumber-sumber agraria dan sistem pasar tanah bertentangan dengan konstitusi Indonesia," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News