GenPI.co - Sejumlah elemen masyarakat dan buruh menggelar aksi penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI sejak Senin lalu.
Sejumlah elemen buruh itu juga akan terus melakukan demo untuk menolak UU Cipta Kerja.
BACA JUGA: Makin Ngeri! Jokowi Ternyata Lakukan Ini
Desakan akan terus dilakukan ke Istana ataupun DPR RI hingga Undang-undang tersebut batal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim pemerintah mengetahui siapa dalang di balik para demonstran. Dirinya juga menekankan pemerintah tidak akan berhenti memperjuangkan keberadaan UU tersebut karena alasan mendesak.
BACA JUGA: Refly Harun Prediksi Nasib Gatot Nurmantyo, Ngeri!
"Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind [di balik] demo itu. Jadi kami tahu siapa yang menggerakkan. Kami tahu siapa sponsornya, kami tahu siapa yang membiayainya," ungkap Airlangga secara virtual, Kamis (8/10).
Dirinya juga mengatakan pemerintah tidak akan menghentikan UU Cipta Kerja hanya untuk mendengarkan pedemo karena sudah ada empat federasi buruh besar yang mendukung.
Selain itu, Airlangga juga beralasan, Omnibus Law telah disetujui oleh tujuh fraksi di DPR RI yang mewakili rakyat.
BACA JUGA: Ngeri! Jokowi Berubah, Sekarang Sudah Tidak Pro Rakyat
"Jadi pemerintah tidak bisa berdiam hanya untuk mendengarkan mereka yang menggerakkan demo," jelasnya.
Di lain pihak, 30 juta masyarakat Indonesia saat ini tengah membutuhkan lapangan pekerjaan. Terlebih kondisi pandemi covid-19 telah membuat lapangan kerja makin sempit karena aktivitas ekonomi turut berhenti.
"Jadi ini terekam by name by address ada di kantornya kartu pra kerja, dan dari 30 juta lebih itu yang sudah memenuhi persyaratan untuk memasuki pelatihan 5,6 juta. Sehingga 5,6 juta ini membutuhkan lapangan kerja baru," ungkapnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News