Seruan Fahri Hamzah Bikin Mahfud MD Makin Rontok

GenPI.co - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah menilai lembaga-lembaga di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak memahami cara kerja dalam negara berdemokrasi.

"Nampak sekali bahwa lembaga-lembaga ini memerlukan arah baru yang membuatnya tampak lebih berjiwa Pancasila dan UUD 1945," ujar Fahri.

BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Bongkar Ini, Jokowi Makin Ngotot

Hal tersebut dilontarkan setelah peristiwa 8 Oktober 2020 pasca-peristiwa penyampaian pendapat terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Twitter-nya. 

Menurut Fahri tugas terbesar Mahfud MD sekarang adalah mengembalikan konstitusi sebagai jiwa kerja lembaga negara, khususnya lembaga-lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Fahri juga meminta pembebasan penangkapan terhadap masyarakat oleh aparat yang menganggap mereka menyebarkan berita tidak benar. 

BACA JUGA: Mendadak Puan Maharani Minta Pemerintahan Jokowi Lakukan Ini

Menurutnya, informasi yang beredar dan dianggap tidak benar seharusnya direspons dengan informasi yang lebih jelas.  

"Pak Mahfud yang terhormat, mohon hentikan penangkapan rakyat hanya karena posting berita yang dianggap tidak benar," ungkap Fahri. 

Fahri mengatakan pejabat negara punya podium dan digaji untuk membuat klarifikasi. 

BACA JUGA: Keberuntungan Minggu, 4 Zodiak Jauh Sial dan Banjir Rezeki

Menurut Fahri sekeruh apapun situasi Indonesia jika negara sebagai sumber mata air tetap jernih, maka kejernihan akan jadi kenyataan. Tapi situasi akan makin keruh jika pemerintah sebagai mata air jua menjadi keruh.

"Menangkap orang adalah bikin keruh, tapi klarifikasi yang jujur bikin jernih," kata Fahri.

BACA JUGA: Ngeri! Amien Rais Bongkar Borok Jokowi, Ruhut Sitompul Murka

Sebelumnya, Fahri Hamzah juga mengkritik respons Mahfud MD terhadap demonstrasi yang diwarnai dengan tindakan anarkis. Fahri menekankan demonstrasi berbagai elemen masyarakat dipicu oleh sikap pemerintah dan DPR yang disebutnya abai dialektika.(*)