GenPI.co - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut ada dua kelompok demonstran yang menolak UU Cipta Kerja di sejumlah daerah, Kamis (8/10).
Kelompok pertama ialah buruh dan para aktivis. Mereka ingin memperjuangkan kepentingan buruh.
BACA JUGA: Maju Pilpres 2024, Gatot Nurmantyo Bakal Bikin Partai Baru?
Menurut Boni, kelompok itu mempersoalkan pasal yang menurut mereka multitafsir.
"Tipe ini tentu penting untuk diterima sebagai kritik dan saran untuk evaluasi dalam konteks judicial review jika itu dinilai perlu," ujar Boni, Senin (12/10).
Kelompok kedua ialah massa yang diduga dimobilisasi oknum dari partai politik oposisi dan kelompok antipemerintah.
Boni menjelaskan, massa tersebut berasal dari berbagai latar belakang, seperti partai, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan pengacau.
Menurut Boni, massa tipe kedua itulah yang merusak fasilitas umum dan menyerang aparat keamanan.
“Massa tipe kedua ini yang dibayar oleh bandar politik yang bertebaran dari daerah sampai Jakarta," ucap Boni.
Boni sendiri enggan membeberkan identitas penyumbang dana untuk para pengunjuk rasa.
Menurut Boni, hal itu merupakan wilayah hukum yang menjadi yuridiksi kepolisian.
BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Bongkar Ini, Jokowi Makin Ngotot
"Namun, apa yang dikatakan pemerintah melalui beberapa tokoh di pemerintahan, sungguh benar bahwa ada bandar yang mendanai aksi 8 Oktober dan aksi-aksi lanjutannya," kata Boni.
Boni pun membeberkan beberapa alasan sehingga pihak-pihak tertentu mau mendanai demonstran.
Di antaranya ialah menaikkan popularitas untuk meraih kemenangan pada Pilkada 2020 dan persiapan menjelang Pemilu 2024.
Menurut Boni, partai oposisi terancam punah jika batas ambang parlemen dinaikkan menjadi tujuh persen pada Pemilu 2024.
"Nah, mereka ini bekerja keras mendegradasi citra partai pendukung pemerintah untuk menyelamatkan partai mereka di Pilkada 2020 dan Pemilu 2024," kata Boni.
Kelompok lain ialah oposisi jalanan. Boni menilai mereka berkepentingan menaikkan posisi tawar dalam rangka persiapan Pilpres 2024.
Boni pun tidak kaget ketika mengetahui banyak peserta aksi yang tak memahami pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja.
BACA JUGA: Top 5 Sepekan: Din Syamsuddin Skakmat Jokowi, Kekayaan Gatot Wow
Menurut Boni, mereka hanyalah massa mengambang yang dimobilisasi untuk menyerang pemerintah.
“Kelompok ini yang secara pragmatis direkrut dan dimobilisasi untuk terlibat dalam aksi anarkistis," kata Boni. (gir/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News