GenPI.co - Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia sampai saat ini masih menjadi polemik.
Hal tersebut disayangkan oleh Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun. Ia mengatakan seharusnya polemik tersebut tidak perlu terjadi.
BACA JUGA: Tampangnya Polos, Ternyata 3 Zodiak Terlahir Sangat Cerdas
Refly menilai, pemerintah Indonesia terkesan menghalangi kepulangan Habib Rizieq melalui Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi untuk mencekal karena pelanggaran dokumen keimigrasian.
"Kepulangan Habib Rizieq Shihab ini tidak bisa dilihat dari kacamata hukum administrasi biasa," ungkap Refly melalui kanal YouTube, Minggu (18/10).
Lebih lanjut, menurut Refly jika ada warga negara yang kesulitan seperti ini seharusnya negara membantu melalui Kedutaan besarnya. Apalagi, jika berhadapan dengan hukum di negara lain.
BACA JUGA: Isu Pelengseran Kian Santer, Jokowi Masih Kuat Karena 2 Tokoh Ini
"Masalahnya cuma overstay yang harus membayar Rp 110 juta. Saya yakin akan banyak sekali simpatisan yang akan mengumpulkan uang sebesar Rp 110 juta rupiah," jelasnya.
Refly juga mengatakan organisasi FPI mampu membayar senilai tersebut. Selain itu, tidak disebutkan juga pelanggaran Habib Rizieq selain overstay.
Refly juga menilai jika Habib Rizieq Shihab melakukan pelanggaran pidana, maka harus menjalani proses peradilan di sana.
"Ya mungkin disidangkan, ditangkap dan lain sebagainya seperti (di negara kita) aktivis KAMI ya," celoteh Refly.
BACA JUGA: Bakal Tak Percaya, Zodiak Ini Bisa Dapat Rezeki Ajaib
Akan tetapi, selama ini Indonesia terkesan cuek alias membiarkan masalah keimigrasian yang sedang dihadapi Habib Rizieq Shihab di Arab Saudi.
"Jadi overstaynya terus menerus berarti kan, overstay, overstay berlanjut dan mungkin sudah dendanya menumpuk sampai Rp 110 juta, dan rasanya tidak mungkin tidak mampu membayar," tegas Refly.
Sementara itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul merespons kabar yang menyebut Habib Rizieq Shihab segera pulang ke tanah air dan akan memimpin revolusi di Indonesia.
Mantan anggota Komisi III DPR ini menilai revolusi yang diteriakkan pimpinan FPI saat Aksi 1310, berbeda dengan penjelasan berikutnya bahwa yang dimaksud adalah revolusi akhlak, mirip dengan revolusi mental ala Presiden Jokowi.
"Bukan mereka kalau enggak kerjanya ngeles, kalau sudah sadar salah. Dan tidak pernah mengakui kesalahannya. Jelas kok, pidatonya itu aku dengar menjatuhkan Pak Jokowi, sampai Pak Jokowi jatuh," jelas Ruhut kepada jpnn.com.
Selain itu, Ruhut menilai ada pembohongan publik terkait rencana kepulangan Habib Rizieq Shihab yang dikatakan pencekalannya oleh otoritas Arab Saudi telah dicabut.
"Sudah itu pembohongan, nyatanya benar apa yang dikatakan duta besar kita di Arab Saudi, masih merah (red notice, red), enggak bisa (keluar Saudi, red)," ungkap Ruhut.
Ruhut memandang seruan revolusi yang disampaikan pimpinan FPI itu sudah tidak relevan lagi di Republik Indonesia.
"Sudah enggak relevan. Akhirnya kan kelihatan, maaf saja kalau enggak enak gua bilang, gua pinjam kata-kata siapa, Rocky Gerung, kelihatan banget dungunya kan." pungkas Ruhut Sitompul.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News