GenPI.co - Pengamat politik Emrus Sihombing menilai komunikasi publik yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam setahun Kabinet Indonesia Maju belum maksimal.
Menurutnya, masih banyak pandangan pejabat pemerintah yang tidak terkoordinasi dengan baik.
BACA JUGA: Revolusi Akhlak Habib Rizieq Bikin Jantung Istana Bergetar
"Coba kita lihat ketika kita dihadapkan persoalan covid-19 dan menangani pulang kampung menjelang lebaran, banyak pandangan pejabat pemerintah yang satu dengan yang lain tidak terkoordinasi dengan baik," kata Emrus saat dihubungi GenPI.co, Selasa, (20/10).
Melihat permasalahan tersebut, Direktur eksekutif Emrus Corner itu menyarankan sebaiknya Jokowi membentuk Unit Manajemen Komunikasi Pemerintah. Unit tersebut menangani komunikasi publik dan pemimpinnya langsung berada di bawah Presiden.
"Orang komunikasi harus direct kepada pimpinan nomor satu, sehingga bisa membuat program, gagasan, atau tindakan komunikasi secara cepat, proaktif, dan antisipatif karena berkomunikasi langsung dengan Presiden," jelasnya.
Nantinya, juru bicara Presiden menjadi bagian dari Unit Manajemen Komunikasi Pemerintah. Bila tidak, bisa terjadi distorsi informasi dari apa yang diinginkan Presiden.
Menurut catatannya, beberapa juru bicara Presiden tidak mempunyai latar belakang komunikasi. Oleh karena itu, orang yang paling cocok berada di Unit Manajemen Komunikasi Pemerintah adalah seorang sarjana atau ilmuwan komunikasi.
"Jangan nanti di situ, sarjana atau doktor komunikasi jadi menteri keuangan, kan tidak baik. Nah, orang komunikasi harus seorang sarjana komunikasi atau ilmuwan komunikasi yang cocok," jelasnya.
Staf pengajar magister ilmu komunikasi di Universitas Pelita Harapan (UPH) itu juga menyarankan Jokowi untuk mengevaluasi seluruh pejabat yang menangani komunikasi publik, baik juru bicara kepresidenan maupun level kementerian.
"Perlu dievaluasi dan bila perlu, hasil evaluasi presiden tidak ada salahnya hasilnya apakah masih dipertahankan atau direshuffle," jelasnya.
Menurutnya, orang-orang yang berada di komunikasi publik pemerintah, tetapi tak punya latar belakang pendidikan komunikasi, penanganan komunikasinya seperti pemadam kebakaran. Mereka baru bereaksi ketika ada isu yang muncul.
BACA JUGA: Setahun Jokowi, Pengamat: Menteri yang Kinerjanya Jeblok Diganti
Emrus menambahkan, dengan konsep dan teori komunikasi persoalan seperti hoaks bisa diprediksi. Selain itu, pemerintah juga akan lebih proaktif dan antisipatif.
"Ini yang belum dilakukan oleh tim komunikasi pemerintah, baik itu juru bicara, menteri yang bertanggung jawab tentang komunikasi, dan para biro-biro humas kementerian," tutupnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News