GenPI.co - Publik menilai aparat saat ini makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politik dengan penguasa. Penilaian ini didapatkan dari hasil terbaru survei Indikator Politik Indonesia.
Ternyata, masyarakat sadar dan merasakan adanya kekuatan dari aparat yang gerak cepat ketika ada orang yang mengungkapkan perbedaan pilihan politik atau mengkritik pemerintahan Jokowi.
BACA JUGA: Astaga! Kabar Buruk Dari Istana Soal UU Cipta Kerja, Ini Isinya
Pasalnya, sebanyak 37,9 persen responden menyatakan agak setuju dengan hal tersebut. Bahkan 19,8 persen sangat setuju terkait hal tersebut.
Terkait hasil survei tersebut, pihak Istana pun langsung berkomentar.
Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, mengklaim tidak pernah ada arahan dari pemerintah ke aparat keamanan untuk menangkap warga yang berbeda pandangan politik, Senin (26/10).
BACA JUGA: Manfaat Makan Kikil Sapi Ternyata Sangat Dahsyat!
"Tidak pernah orang diproses hukum karena berbeda dengan pemerintah. Pasti ada unsur pidana apakah itu ujaran kebencian, apa itu fitnah," jelasnya.
Dia juga mencontohkan pemberian penghargaan terhadap Fadli Zon dan Fahri Hamzah oleh Presiden Joko Widodo. Padahal keduanya memiliki pandangan politik berbeda.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, mayoritas publik menilai, aparat saat ini makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politik dengan penguasa.
BACA JUGA: Kariernya Bakal Melejit, Ternyata 4 Zodiak Memiliki Kelebihan Ini
"Kalau saya gabung agak setuju dan sangat setuju itu mayoritas, jadi variabel kebebasan sipil itu sepertinya belnya sudah bunyi nih, hati-hati," jelas Burhanuddin, Minggu (25/10).
Burhanuddin juga menambahkan, ada ekspektasi Presiden Joko Widodo yang lahir di era reformasi untuk menjaga warisan paling mahal, yakni demokrasi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News