Bawaslu RI Ogah Dibebankan Sendiri Masalah Politik Uang, Singgung Peran Parpol

GenPI.co - Anggota Bawaslu RI Puadi menyatakan butuh peran banyak pihak untuk mengapus politik uang. Sebab praktik itu berkaitan sejumlah hal lain.

Puadi mengatakan praktik politik uang tidak hanya mengenai permasalahan hukum. Namun juga budaya serta struktur politik lokal.

“Maka dari itu, mutlak dilakukan sinergi dengan pemangku kepentingan yang lain,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (16/5).

BACA JUGA:  Bawaslu Serang Limpahkan Kasus Dugaan Politik Uang Jelang PSU ke Polisi

Hal tersebut merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi semua paslon di Pilkada Barito Utara, karena terbukti melakukan politik uang.

Dia menilai putusan MK itu juga harus menjadi refleksi bagi partai politik dalam merekrut pasangan calon yang akan diusung.

BACA JUGA:  308 Laporan Dugaan Pelanggaran PSU, Bawaslu RI: 82 Persen Selesai Ditangani

Kemudian juga partai politik supaya mendisiplinkan para kader dari prakti transaksional yang merusak integritas pemilu.

“Pencegahan maupun perbaikan harus dilakukan dengan holistic. Tidak hanya dibebankan ke Bawaslu,” ujarnya.

BACA JUGA:  Banyak Dugaan Pelanggaran di PSU Pilkada Bengkulu Selatan, Peran Bawaslu Dinilai Lumpuh

Dia mengungkapkan Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten juga sudah bekerja maksimal untuk pengawasan tahapan pilkada.

Selain itu, laporan terkait dugaan politik yang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) juga sudah ditindaklanjuti.

“Jika ada perbedaan pada pendekatan penilaian pada unsur masif antara Bawaslu dan MK, maka harus dimaknai ruang interpretasi hukum,” ucapnya. (ant)