GenPI.co - Politikus PDIP Adian Napitupulu menilai pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir berbahaya dalam program bincang-bincang bersama wartawan senior Karni Ilyas di Channel Youtube Karni Ilyas Klub.
Menurut Adian, pada menit ke 11 detik ke 20 disampaikan keinginanan agar nanti Kementrian BUMN tidak lagi menerima dana dari APBN tapi cukup 1% dari pembagian deviden.
BACA JUGA: Aksi Erick Thohir Lebih Bahaya Daripada Demo Mahasiswa, Kok Bisa?
“Menurut saya ini pernyataan berbahaya yang bisa merubah negara menjadi Perusahaan yang di biayai oleh laba usaha semata-mata. Ini bukan pernyataan main-main, ini pernyataan yang keluar dari mulut seorang menteri yang tentunya tidak bisa dianggap remeh," kata Adian dalam keterangannya, Selasa (3/11).
Baiknya, lanjutnya, Erick Thohir mempelajari bahwa mengelola negara itu bukan hanya sekedar berapa angka uang tapi di dalamnya ada mekanisme konstitusi dan kontrol melalui Parlemen sehingga penentuan anggaran kementerian juga harus persetujuan DPR dan Pemerintah bukan main asal ambil 1% laba BUMN.
Adian juga menilai pernyataan ini menunjukan bahwa Menteri BUMN benar benar tidak memahami apa itu APBN yang di atur dalam konstitusi, tidak mengerti tentang tata kelola negara dan BUMN sebagai badan usaha milik negara bukan Negara Milik Badan Usaha.
“Saya tidak tahu apa maksud dari Pernyataan Erick Thohir, apakah pernyataan yang lahir dari ketidak mengertian atau dari kesombongan sebagai menteri yang mengelola asset terbesar," bebernya.
Adian memberi saran agar Erick Thohir sebagai menteri BUMN perlu meluruskan, meralat atau melengkapi pernyataannya yang di tonton oleh sekian banyak orang agar tidak ada salah persepsi terkait pernyataan itu.
BACA JUGA: Keras, Presiden Jokowi Tegur 2 Menteri Ini
“Tapi jika Erick Thohir merasa yakin bahwa pernyataannya sudah sesuai dengan konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan maka mungkin ini bisa menjadi diskusi menarik dengan para pakar tata negara, konstitusi termasuk dengan para legislator,” pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News