GenPI.co - Hilangnya Din Syamsuddin dan Teuku Zulkarnain dalam struktur kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengesankan terjadinya pembersihan orang kritis terhadap pemerintah dalam organisasi tersebut.
Sebelum pembentukan pengurus MUI tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji usaha MUI untuk mewujudkan Islam rahmatan lil’alamin dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.
BACA JUGA: Istana Bergejolak, Jokowi Harus Waspada Orang-orang Ini
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidato sambutan pembukaan Musyawarah Nasional MUI ke-10 lewat video konferensi, Rabu (25/11).
Pidato virtual di depan para kiai dan ulama, Jokowi berkata bahwa corak Islam di Indonesia identik dengan dakwah yang penuh dengan kedamaian, jauh dari karakter ekstrem dan merasa benar sendiri.
Islam di Indonesia, menurut Jokowi, penuh dengan kesantunan dan tidak menebar kebencian.
BACA JUGA: Pidato Jokowi di Hadapan Kiai dan Ulama Mencengangkan
"Dakwah keislaman kita adalah merangkul, bukan memukul. Karena, hakikat berdakwah adalah mengajak umat ke jalan kebaikan sesuai akhlak mulia Rasulullah SAW," katanya.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Din Syamsuddin dan Teuku Zulkarnain selama ini dikenal vokal mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak ke rakyat.
"Hilangnya tokoh kritis pada pemerintah, semisal Din Syamsuddin, Teuku Zulkarnain, bisa dirafsir sebagai upaya pembersihan di tubuh MUI," jelas Dedi dalam pesan singkatnya kepada awak media, Jumat (27/11).
BACA JUGA: Gibran Blunder! Kritik Rumah Pinggir Kali, Padahal Jokowi Memulai
"Padahal MUI seharusnya tidak perlu risau dengan tokoh kritis semacam itu," tambahnya.
Dedi berharap, kepengurusan MUI periode 2020 sampai 2025 bisa tetap garang ke pemerintah tanpa Din Syamsuddin dan Teuku Zulkarnain.
"Jangan sampai dengan struktur yang baru, MUI jauh lebih dekat sebagai alat kuasa penerintah, dibanding alat masyarakat dalam kemaslahatan umat," ungkap Dedi.
Mengenai Ketua Umum MUI terpilih, Dedi mengaku tidak terkejut. Sebab, Miftachul Akhyar merupakan sosok yang sangat layak untuk menjadi Ketua Umum MUI untuk lima tahun ke depan.
"Terpilihnya Kiai Miftah tidak mengejutkan, terlebih beliau jauh hari memang dinominasikan dan layak memimpin Majelis Ulama Indonesia," ungkapnya.
Namun, Dedi menilai, terpilihnya Miftachul memberikan kesan monopoli Nahdlatul Ulama pada kepemimpinan MUI.
Terlebih lagi, jabatan Ketua Umum MUI sebelumnya dijabat Ma'ruf Amin yang juga berasal dari NU.
"Hanya saja, estafet kepemimpinan dari NU kembali ke NU terkesan monopolis, meskipun ini menandai kuatnya NU dalam kemaslahatan Islam Indonesia," kata Dedi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News