GenPI.co - Dipo Alam, mantan sekretaris kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai iklim demokrasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mulai tersumbat.
Menurut dia, saat ini hak-hak masyarakat untuk berpendapat dibenturkan dengan pasal karet di UU ITE.
BACA JUGA: Panglima TNI Beber Ancaman Mengerikan, Bikin Jantung Copot!
Dipo pun membandingkan sistem demokrasi pada era Soeharto, BJ Habibie, SBY, dan Jokowi.
Dia menjelaskan, Soharto masih menghargai mahasiswa. Dipo mencontohkan dirinya dan Rizal Ramli yang kerap ditahan karena mengkritisi pemerintahan Soeharto.
“Namun, Pak Harto tetap memberikan kebebasan bagi kami untuk sekolah tinggi," kata Dipo dalam kanal YouTube Hersubeno Point sebagaimana dilansir pada Jumat (4/12).
Dia menambahkan, Habibie membuat kebijakan hebat yang bisa memperbaiki perekonomian Indonesia dalam waktu cepat.
Menurut Dipo, Habibie bisa mencabut regulasi yang menyumbat demokrasi.
Dipo mengatakan, demokrasi pada era SBY juga berjalan baik. Dia berkaca pada laporan ke polisi yang tidak banyak.
Pada era Jokowi, sambung Dipo, jumlah pelaporan atas penghinaan terhadap pemerintah meningkat tajam.
Menurut Dipo, hal itu menunjukkan pemerintahan era Jokowi menerapkan sistem setengah demokrasi.
BACA JUGA: KPK Obok-Obok Rumah Edhy Prabowo, Uangnya Banyak Banget
Dia menjelaskan, pengkritik pemerintah langsung dilaporkan dengan sangkaan penghinaan terhadap presiden.
“Ini undang-undang karet yang sebenarnya sudah lama dihapuskan, tetapi muncul lagi," kata Dipo. (esy/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News