GenPI.co - Direktur Center for Media and Democracy (LP3ES) Wijayanto mengkritisi keputusan pemerintah terkait pelarangan organisasi Front Pembela Islam (FPI).
Wijayanto membeberkan, tindakan itu bisa menandai dimulainya sinyal bahaya bagi iklim demokrasi di tanah air.
BACA JUGA: Polisi Tegas, FPI Nekat Disikat Habis
“Itu (pembubaran FPI) menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia,” ujar Wijayanto kepada GenPI.co, Rabu (30/12).
Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi, mestinya tidak mengambil tindakan pelarangan tersebut.
Dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan untuk berorganisasi harus dilindungi lantaran itu menjadi hak asasi bagi setiap individu.
“Di Indonesia, ini sudah dijamin oleh konstitusi,” jelas Wijayanto.
Pengajar ilmu politik di Universitas Diponegoro itu mengatakan, apa yang dilakukan oleh FPI selama ini mungkin telah menciptakan polemik tersendiri bagi masyarakat, atau bahkan pemerintah.
Tindakan sweeping tempat hiburan di bulan puasa misalnya, jelas itu bagian dari tindakan iliberal dan tidak menghargai kebebasan individu orang lain.
Namun, tindakan pemerintah yang membubarkan ormas FPI, bisa dikatakan pula sebagai tindakan iliberal lainnya.
BACA JUGA: Lihat Nih, Papan Nama FPI di Kantornya Dicopot
“Membubarkan FPI sama saja membalas iliberalisme dengan iliberalisme itu sendiri,” pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News