GenPI.co - Publik sempat terguncang akibat kasus korupsi dana bantuan sosial covid-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara.
Kasus itu pun berujung pada reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam merespons kinerja kementerian selama pandemi berlangsung tahun 2020.
BACA JUGA: Video Antikorupsi dari Mensos Juliari Beredar Luas, Isinya Wow...
Banyak pihak pun berharap lewat perombakan kabinet yang dilakukan pada 23 Desember 2020 itu dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan memulihkan kondisi Indonesia di tahun 2021.
Akademisi politik Kacung Marijan menyebutkan bahwa kepercayaan publik akan kembali jika pemerintah Indonesia dapat secara efektif mengatasi pandemi covid-19 yang melanda Indonesia.
Terutama dalam kebijakan vaksinasi yang masih terhambat dan sempat mengalami kemunduran.
“Soal vaksin ini kan awalnya dijadwalkan November 2020, lalu Desember, dan sekarang mungkin akan dilakukan pada akhir Januari 2021. Nah, ini kan masih belum pasti,” ujar dia kepada GenPI.co beberapa waktu lalu.
Pengajar di Universitas Airlangga itu percaya bahwa pemerintah menginginkan vaksinasi dapat dilakukan dengan cepat.
Namun, terjadi hambatan karena prosedur yang mungkin harus dilalui untuk mendapatkan vaksin dan mendistribusikannya ke masyarakat Indonesia.
“Pemerintah mungkin maunya cepat, tapi ada prosedurnya kan harus hati-hati. Pemberiannya kepada masyarakat juga harus hati-hati,” paparnya.
BACA JUGA: Hukuman Mati untuk Mensos Juliari Jangan Jadi Pepesan Kosong
Kacung juga menjelaskan bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan vaksin secara gratis kepada masyarakat itu harus dihormati.
“Walaupun, nantinya dapat berimplikasi pada membengkaknya anggaran negara untuk biaya vaksinasi. Tapi, itu sudah jadi bagian dari tanggung jawab dari pemerintah untuk mengatasi pandemi,” tukasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News