GenPI.co - Pengakuaan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) memang bikin miris.
Ia mengamini rilis Transperancy International Indonesia (TII) pada Kamis (28/1) yang mengungkap IPK Indonesia pada 2020 menurun dari tahun sebelumnya.
BACA JUGA:
"Memang di 2020 itu akan sekurang-kurangnya stagnan kalau tidak turun, sejak awal, saya sudah berpikir begitu,” ucap Mahfud.
Lebih jauh, Mahfud membeberkan beberapa hal yang melatari kemerosotan itu. Pertama adalah soal UU Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Kita ribut dengan kontroversi tentang lahirnya UU KPK yang secara umum dianggap itu sebagai sebuah produk hukum yang akan melemahkan pemberantasan korupsi, itu bisa menimbulkan persepsi apa pun itu,” ucap dia.
Hal lain yang menurut Mahfud menjadi biang turunnya IPK tersebut adalah penyunatan hukuman yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) kepada sejumlah koruptor.
Namun mengenai hal itu, ia melihatnya hanya sebagai salah satu indikator yang menyebabkan persepsi.
“Bagi saya ini persepsi, namanya juga IPK," katanya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengaku bahwa IPK pada 2020 ini adalah sebuah kemerosotan yang parah.
Sebab meski sempat stagnan pada 2013 dan 2017, IPK Indonesia tak pernah turun sekali pun sejak tahun 2008.
"Pernah turun, atau pernah stagnan, tapi kejatuhan terparah sekaran," ucap dia.
Diberitakan, rilis Transparency International Indonesia (TII) menyebut Indonesia mengalami penurunan dalam Indeks Persepsi Korupsi pada 2020.
BACA JUGA:
Setelah mencapai skor 40 pada tahun 2019, namun kemudian jatuh ke 37 di tahun 2020.
Ini membuat Indonesia berada terjun bebas ke ranking 102 dunia dari sebelumnya di urutan ke 85.
Rangking sama dengan negara Gambia di benua Afrika dan masih berada di bawah rata-rata IPK internasional.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News