GenPI.co - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa sikap mengkritik pemerintah bukan tindakan radikal, asalkan tidak memunculkan ancaman.
Selain itu, kritik tersebut juga disampaikan sesuai dengan aturan dan koridor hukum yang ada.
BACA JUGA: Otak Kudeta Partai Demokrat Ternyata Bikin Melongo, Keliru Semua!
Ma'ruf Amin juga mengatakan harus bisa membedakan cara memberikan kritik yang sehat dengan tindakan radikal.
"Perubahan dengan konstitusional demokratis ada salurannya, tapi kalau memberikan kritik bersikap agak kritis terhadap pemerintah saya kira mungkin itu tidak (radikal) sepanjang tidak ada hal-hal yang menunjukkan adanya gerakan-gerakan yang bisa mengancam," kata Ma'ruf Amin, Rabu (17/2).
Dia juga mengakui hal tersebut sering kali terjadi pada seseorang yang memberikan kritik tetapi dianggap radikal.
Menurut Ma'ruf Amin, hal tersebut perlu diluruskan dengan penjelasan yang lebih konkret.
BACA JUGA: Mendadak Refly Harun Mengaku Takut, Istana Bikin...
Namun, apabila kritik tersebut dianggap melanggar, ada aturan dan ketentuan hukum tersendiri yang bisa menindaknya.
"Misalnya dia melakukan tindakan yang melanggar ketentuan. Bisa radikal bisa juga tidak, tapi melanggar aturan yang ada," bebernya.
Ma'ruf Amin juga memastikan bahwa pemerintah tidak tertutup atas kritik dari masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menegaskan hal tersebut.
Dia mengaku, beberapa kritik yang disampaikan belakangan ini sangat bagus untuk memperbaiki bangsa ini. Salah satunya terkait dengan upaya penanganan pandemi covid-19.
"Kemarin yang kritisi bagus sekali apa yang tidak baik, tapi jangan memprovokasi, artinya membuat orang tidak percaya," kata Ma'ruf Amin.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News