Jokowi Dituduh Otoriter, Analisis Pakar Bikin Oposisi Mati Kutu

GenPI.co - Pakar komunikasi Ade Armando mengungkapkan bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak otoriter seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak.

Menurut Ade, pengkritik pemerintah dilaporkan ke polisi bukan karena kritik yang disampaikan, tetapi memang ada unsur pidana dalam tindakannya.

BACA JUGA: Akademisi Top Bongkar Fakta Mencengangkan Jokowi, Bikin Istana..

Oleh karena itu, Ade heran mendengar narasi yang menyuruh Presiden Jokowi untuk menertibkan buzzer.

Ade menilai bahwa keberadaan buzzer di negara demokrasi itu sah-sah saja.

Pegiat media sosial itu memaparkan bahwa permasalahan satu-satunya ada pada penyalahgunaan ketentuan di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Namun, masalah dalam penerapan UU ITE bukan dari pemerintah. Jadi, seharusnya publik jangan langsung menyalahkan Presiden Jokowi.

Ade mencontohkan bahwa banyak tokoh yang mengkritik pemerintah, tetapi tak dipolisikan seperti Refly Harun dan Rocky Gerung.

“Saya enggak ingat orang kritik Jokowi terus kena serangan hukum. Tapi, kalau diserang buzzer, itu adalah ekses dari kehadirannya di era demokrasi ini. Lucu kalau Jokowi disuruh tertibkan buzzer, seolah dia mempekerjakan dan membayar buzzer,” katanya, Rabu (10/2/2021).

Akademisi UI itu pun mengaku bahwa dia bukan bagian dari buzzer, seperti yang sering ditudingkan banyak pihak.

“Saya dianggap dibayar oleh pemerintah untuk lawan Habib Rizieq, loh, saya nggak dibayar. Saya katakan buzzer itu bagian sah dalam demokrasi, karena mereka orang-orang sipil yang membela apa yang dianggap benar,” tegasnya.

Ade mengakui bahwa memang ada masalah dalam penerapan pasal UU ITE.

Oleh karena itu, dia menilai bahwa UU ITE layak untuk direvisi atau ditinjau ulang.

Sebab, ada beberapa kasus yang seharusnya tak perlu sampai dikenakan UU ITE, salah satunya adalah kasus Jerinx yang mengkritik Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Jadi, Ade tak sepakat dengan narasi bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi saat ini kembali jadi otoritarian.

BACA JUGA: Ujang: Jokowi Jangan Tipis Telinga

“Saya nggak lihat bukti cukup bahwa pemerintah membiarkan aparatnya mengekang kebebasan ekspresi. Memang ada persoalan, tapi bukan dari Jokowi dan pemerintahannya,” ujarnya. (*)