GenPI.co - Demokrat sudah meniupkan 9 jagoan untuk diusung di Pilkada DKI Jakarta. Semua jagoannya oke. Tapi analisisnya bisa bikin AHY ngeri-ngeri sedap.
Analisis itu diteropong Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari. Dia memprediksi dua kemungkinan di balik langkah Partai Demokrat tadi.
BACA JUGA: Semua Keliru Nilai Weton Cewek Minggu, Aslinya Bikin Merinding
“Saya kira itu taktik Partai Demokrat,” ujar Qodari, Senin (22/2/2021). Dalam 9 nama itu, tak ada AHY. Padahal Demokrat disebut inginmemajukan AHY di Pilkada Jakarta 2022 untuk menjegal Anies Baswedan.
Kemungkinan pertama, Demokrat diduga ingin menghilangkan kesan permintaan atau dorongan untuk diadakan Pilkada 2022.
BACA JUGA: Mohon Jaga Jarak dengan 4 Zodiak Ini, Seramnya Kebangetan!
Ini dinilai sejalan dengan kebutuhan dari Partai Demokrat untuk mengajukan nama AHY sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.
Jika benar demikian, Qodari menilai itu bisa menjadi bumerang bagi Partai Demokrat. Alasannya simpel dan masuk akal.
BACA JUGA: Relawan Banjir Eks FPI Dibubarkan, Aparat Disebut Kurang Piknik
Kata dia, ada pengurus Partai Demokrat yang mengatakan bahwa Pilkada 2024 adalah strategi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memajukan Gibran Rakabuming Raka.
“Jokowi kalau mau majukan Gibran 2022 dan sebetulnya 2022 itu adalah agendanya Partai Demokrat untuk memajukan AHY menjegal Anies (Baswedan, red),” ungkapnya.
Kemungkinan kedua, kata dia, karena AHY lebih diproyeksikan untuk posisi capres atau cawapres.
BACA JUGA: Humoris Bawa Berkah, Rezeki 4 Zodiak Mengalir Sampai Jauh
“Yang saya dengar, 2019 SBY sudah membawa nama AHY untuk ditawarkan sebagai calon presiden ke Jokowi dan ke Prabowo,” tambahnya.
Untuk 2024 nanti, perjuangan AHY diprediksi bakal berat. Benchmark-nya bisa berkaca dari pengalaman 2019.
“Di 2019 AHY tidak laku. Tidak diterima sebagai Capres atau Cawapres oleh Jokowi dan Prabowo waktu itu,” terangnya.
BACA JUGA: Weton Paling Berwibawa dan Disegani, Sabtu Pahing!
Satu-satunya yang bisa mengangkat AHY adalah jabatan publik. Bisa sebagai kepala daerah. Bisa juga menteri.
“Jadi sebetulnya enggak memasukkan AHY itu sebuah problem,” tambahnya.
Analisisnya, kalau AHY dimasukkan di Pilkada Jakarta, orang-orang mengatakan Demokrat akal-akalan atau tak konsisten. “Tapi kalau tidak dimasukkan nilai lebih apa AHY,” tambahnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News