GenPI.co - Kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (24/2) menjadi perbincangan publik.
Sebab, kehadiran Jokowi saat berada di Maumere itu disambut oleh banyak orang dan menimbulkan kerumunan massa.
BACA JUGA: Soal Kerumunan di Maumere, Analisis Ferdinand Masuk Akal
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan bahwa masyarakat Maumere spontan menyambut kedatangan Jokowi.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Zaki Mubarak angkat bicara terkait pernyataan Bey.
Zaki menilai istana terlalu bersikap permisif dengan mengatakan kerumunan tersebut sebagai tindakan spontan masyarakat.
"Berlaku prinsip equality before the law. Siapa pun pihak yang bertanggung jawab, jika terbukti membahayakan keselamatan publik, sudah seharusnya diproses hukum," kata Zaki kepada GenPI.co, Rabu (24/2).
Zaki menegaskan bahwa tidak ada yang boleh kebal hukum dalam penegakan protokol kesehatan.
BACA JUGA: Jokowi Lambai Tangan ke Masyarakat, Pentolan Demokrat Pun Mencuit
Dia menambahkan bahwa kegiatan tersebut seharusnya tidak boleh terjadi.
Pasalnya, pemerintah tengah menyerukan supaya warga harus menghindari kerumunan dan melakukan social distancing.
"Timbul kesan yang buruk bahwa pemerintah tidak atau kurang konsisten. Pemerintah harus memberikan teladan," jelasnya.
Zaki juga menyarankan pihak terkait untuk segera melakukan contact tracing untuk menghindari dampak yang lebih buruk. (*)
BACA JUGA: Dapat Amunisi, Munarman FPI Langsung Bilang ini ke Polisi
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News