GenPI.co - Tawaran jabatan ketua umum (ketum) Partai Demokrat (PD) kepada Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko semakin menegaskan keterlibatan jenderal asal Kediri itu dengan isu upaya kudeta.
Hal tersebut diungkapkan Ahli hukum tata negara Refly Harun dalam video di kanal Youtube Refly Harun, Selasa (2/3).
BACA JUGA: Ferdinand Hutahaean Mau Balik ke Partai Demokrat Jika...
Seperti yang diketahui, Moeldoko diisukan terlibat dalam upaya kudeta kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Oleh karena itu, menurut Refly, kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat akan benar-benar terselenggara dalam waktu dekat.
“Alasannya sederhana saja, karena Demokrat bukan partai penguasa, bukan partai yang ada di lingkar kekuasaan lagi, sehingga siapapun berani ‘kurang ajar’. Apalagi, kalau KLB ini di-back up oleh kalangan istana,” katanya Refly Harun.
Refly mengatakan bahwa meminta bantuan dan mempengaruhi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai politik itu sangat mudah.
“Mungkin dengan iming-iming, entah uang, fasilitas, atau jalur. Yang penting, AHY terdongkel,” ujarnya.
BACA JUGA: Nasdem-Golkar Gelar Karpet Merah Buat Anies, Pakar Sampai Kaget
Jika AHY sukses terdongkel dan Moeldoko menjadi ketum PD, maka tidak akan ada lagi partai oposisi di Indonesia.
“Jadi, PKS akan menjadi satu-satunya partai oposisi yang real. Sementara itu, PAN itu oposisi malu-malu. Karena, PAN di berbagai kesempatan malah mendukung Jokowi,” tuturnya.
Dukungan PAN kepada Presiden Joko Widodo terlihat saat mantan walikota Solo itu meminta RUU Pemilu tak dibahas. Saat itu, PAN duluan setuju untuk tidak membahas RUU Pemilu.
“Padahal, beberapa kader PAN lain mengaku bahwa mereka kencang mendukung penurunan angka presidential threshold agar bisa mengusungkan calon,” paparnya.(*)
BACA JUGA: Ridwan Kamil Calon Ketum Demokrat, Politisi ini Komentar Sengit
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News