GenPI.co - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan bahwa amanat reformasi 22 tahun lalu tidak tercapai saat ini.
Bahkan, beberapa lembaga survei di dalam dan luar negeri menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan demokrasi Indonesia jeblok.
BACA JUGA: Ridwan Kamil Calon Ketum Demokrat, Politisi ini Komentar Sengit
“IPK Indonesia melorot tiga poin dan Indonesia menjadi ada di posisi 102 dari 180 negara di seluruh Indonesia,” katanya dalam video di kanal YouTuber Bravos Radio Indonesia, Senin (1/3).
Din menilai bahwa isu korupsi di Indonesia seolah berusaha ditutupi oleh masalah lainnya, seperti radikalisme.
“Perhatian pemerintah kepada isu radikalisme itu sebenarnya absurd,” ujarnya.
Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu memaparkan bahwa pemerintahan semakin kacau sejak diterbitkannya PP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara.
“Hak mendasar pada DPR, yaitu budgeting, sekarang diambil alih oleh eksekutif. Jadi, eksekutif bisa semena-mena untuk merancang anggaran, baik pendapatan maupun pengeluaran,” paparnya.
BACA JUGA: Mendadak Mahfud MD Ungkit Lagi Soal Kritik Pemerintah, Katanya...
Menurut Din, penetapan kebijakan tersebut sebagai upaya dalam kondisi darurat pandemi covid-19 hanya dalih pemerintah saja.
“Sebab, anggaran untuk penanggulangan covid-19 itu saat ini tidak maksimal,” tuturnya.
Din juga memaparkan bahwa peran negara, khususnya partai politik, untuk bisa menjadi agen perubahan dan perbaikan.
“Masalah korupsi ini tidak hanya menyangkut indeks, tapi lebih dari itu. Kasus korupsi yang ada di Indonesia itu hanya puncak gunung es, di bawahnya masih ada sejumlah masalah yang melilit,” jelasnya.(*)
BACA JUGA: Pak Mahfud, Mohon Dengar Saran Pakar Soal Revisi UU ITE
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News