Keluarga Laskar FPI Tantang Polri Mubahalah, Refly Harun Bilang..

GenPI.co - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) mengundang Polda Metro Jaya untuk melakukan sumpah mubahalah terkait peristiwa enam laskar FPI tewas ditembak di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek.  

Mubahalah adalah sumpah antara dua pihak untuk saling memohon dan berdoa kepada Allah SWT, supaya mengazab pihak yang batil (salah) atau menyalahi pihak yang benar.

BACA JUGA: Mendadak Neta IPW Bicara Soal Tewasnya Laskar FPI, ini Katanya

Menanggapi hal itu, pakar hukum tata negara Refly Harun mengaku memahami alasan TP3 menantang pihak kepolisian untuk sumpah mubahalah. 

"Kita harus pahami sebagai upaya putus asa pihak-pihak yang tidak memiliki kekuasaan apa-apa di hadapan negara," ujarnya seperti dikutip dari channel YouTube pribadinya, Kamis (4/3).

Refly menjelaskan, dalam konteks ini terduganya ialah negara, yakni aparat keamanan. 

Refly menilai, aparat keamanan dengan kewenangannya memilih untuk mentersangkakan enam laskar FPI yang tewas, karena dianggap melakukan penyerangan terhadap petugas.

"Walaupun berkali-kali, logika kita sulit menerima, bagaimana mungkin, penyerangan dilakukan kemudian enam orang tewas dengan 18 luka tembakan," jelasnya. 

BACA JUGA: Bila AHY ingin Aman Pimpin Demokrat, Syarat ini Harus Dipenuhi

Refly mengatakan, dalam kasus ini, pihak enam laskar FPI tidak bisa melakukan apa-apa, karena kekuasaan ada di tangan petugas sendiri. 

"Kecuali berharap ada otoritas selain penegak hukum yang memperhatikan kasus ini. Apakah Presiden Jokowi? Kita tidak tahu," jelasnya. 

Refly menjelaskan bahwa seharusnya Jokowi bisa mempengaruhi pengusutan kasus ini, tapi hingga saat ini Presiden hanya diam. 

"Itu realitanya, tak heran bila pihak laskar FPI tidak lagi menempuh langkah hukum formal negara, tapi justru menawarkan hal-hal di luar prosedur hukum, yaitu salah satunya mubahalah," jelasnya. 

Refly pun menilai pihak penegak hukum tidak akan melayani tantangan sumpah mubahalah tersebut. (*)

BACA JUGA: Mendadak Mahfud MD Ungkit Lagi Soal Kritik Pemerintah, Katanya...